kicknews.today – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi peduli pariwisata Lombok Timur kembali menggelar aksi jilid ll, Kamis (22/1/2026). Mereka menuntut terkait kebijakan pengambil alih pengelolaan Sunrise Land Lombok (SLL) oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur.
Pada aksi jilid ll kali ini titik orasi mereka di Polres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Aksi sempat aman di Polres Lombok Timur dan diterima langsung oleh Kapolres, AKBP I Komang Sarjana , SH. S.IK.
“Seluruh aspirasi dan pengaduan yang telah disampaikan saat ini sudah kami tindaklanjuti. Terkait insiden tindakan represif dalam proses pengamanan, kami menyampaikan permohonan maaf. Adapun proses penyidikan masih memerlukan waktu untuk pengumpulan barang bukti guna dilakukan penangkapan dan tahapan hukum selanjutnya. Perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan secara berkala,” katanya.
Sementara Kordum aksi Abdul Qadir Jaelani katakan, pada pelaksanaan aksi sebelumnya, kawan-kawan massa aksi mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dan tindakan intimidatif yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum dari Polres Lombok Timur, Pol PP dan premanisme.
“Perlakuan tersebut tercermin dalam upaya pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, serta sikap represif yang tidak proporsional terhadap peserta aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” katanya.
Padahal, kata dia, aksi mereka karena menuntut untuk dikembalikannya pengelolaan Taman Labuhan Haji Kepada SLL berdasarkan prosedur perpanjangan kontrak, serta menghentikan politik patronase dan bagi-bagi jatah bermodus pembangunan.
Sementara kericuhan dan ketegangan terjadi di Kantor Bupati dimana massa aksi menolak ditemui oleh asisten ll Pemda Lotim, Muhammad Hairi karena ingin ditemui Bupati. Akan tetapi selang beberapa menit, massa aksi memaksa masuk untuk menemui Bupati. Aparat menahan massa aksi sehingga mengakibatkan benturan fisik antara massa aksi dan aparat pengamanan dan membuat beberapa massa aksi terluka. Situasi sempat tidak kondusif, namun dapat dikendalikan melalui pendekatan persuasif dan pengamanan berlapis, sehingga tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Massa aksi menyatakan akan kembali melaksanakan aksi lanjutan (aksi susulan) dalam waktu dekat karena tuntutan utama belum dipenuhi, khususnya kehadiran langsung Bupati Lombok Timur untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas seluruh tuntutan yang disampaikan. (cit)
