kicknews.today – Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan menjadi calon penerima bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menekan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Berdasarkan data terakhir jumlah DTKS di Kota Mataram tercatat 200.011 jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Rabu (7/9).
Akan tetapi, katanya, dari DTKS itu yang sudah masuk atau mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program kesejahteraan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan lainnya baru 51 ribu jiwa.
“Artinya, masih ada sekitar 150 ribu jiwa yang belum tersentuh program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Terkait dengan itu, untuk penyaluran bansos dampak kenaikan BBM ini akan diseleksi dari DTKS yang belum terakomodasi program kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.
Artinya, data calon penerima bansos dampak kenaikan BBM akan diambil dari sekitar 150 ribu jiwa tersebut agar bantuan bisa merata dan tepat sasaran.
“Dalam hal ini, kita ingin bantuan sifatnya adil dan merata,” katanya.
Sementara untuk jenis bansos yang akan diberikan, Sudirman belum dapat memberikan keterangan pasti. Namun jika merujuk dari arahan Kementerian Sosial bansos disarankan menggunakan paket bantuan sembako.
“Bansos yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu yang akan dicairkan dalam dua tahap. Tapi bentuknya apakah uang tunai atau sembako kita belum bisa pastikan sebab belum diputuskan,” katanya.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, bentuk bansos yang akan diberikan sejauh ini memang belum dipastikan, tapi rencananya bansos kemungkinan akan berupa kebutuhan pokok.
“Seperti paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS), yang kita berikan ketika awal terjadi pandemi COVID-19. Dengan harapan bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan inflasi,” katanya. (ant)
