kicknews.today – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik meminta agar input data untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah (Pemda) dapat segera dilakukan.
Ia harap input data minimal mencapai 98 persen. Hal tersebut ditekankan keterisian MCP di angka 88 persen dan verifikasi rata-rata 83 persen mendekati akhir 2023 ini. Berdasarkan MCP tahun sebelumnya, ia berharap agar capaian tersebut dapat ditingkatkan.
“Konsistensi menjadi bagian penting dan kekuatan MCP, karena itu harus ada perkembangan. Kaitan dengan itu saya minta admin yang telah ditunjuk konsisten dengan dukungan seluruh pihak yang terlibat. Kita sadari bahwa masih ada kekurangan atau harapan yang belum dapat diwujudkan dengan sempurna. Akan tetapi hal itu harus kita upayakan pada 2024 mendatang,” jelas Juaini, Kamis (14/12/2023).
Juaini menyampaikan hal tersebut saat kunjungan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait pemantauan dan evaluasi capaian MCP triwulan III dan hasil pemantauan layanan publik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Selain MCP, ia juga ingatkan bahwa pelayanan yang baik dan berkualitas untuk dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Ia meminta komitmen semua pihak mewujudkan hal tersebut.
Sedangkan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan kekhawatirannya terhadap capaian MCP Lombok Timur sampai dengan 8 Desember 2023, sebab masih banyak yang di bawah target. Ia harap Pemda Lombok Timur dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, termasuk perihal pelayanan publik.
“MCP merupakan instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di Pemda yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Tahun 2021 dan 2022 MCP Lombok Timur berturut-turut 69,32 dan 77,35. Kita harap dari tahun ke tahun MCP terus mengalami peningkatan,” pungkasnya. (cit)
