kicknews.today – Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta perizinan menjadi dua fokus Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur terkait delapan area intervensi monitoring center for prevention (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan hasil. Mengingat segala sesuatu membutuhkan proses. Sehingga salah satu langkah yang diambil dalam optimalisasi pajak daerah adalah penempatan ASN sebagai Kepala Pasar menggantikan seluruh kepala pasar yang sebelumnya berasal dari masyarakat. Langkah itu diambil setelah stagnannya pendapatan dari retribusi pasar.
“Upaya itu pun terbukti efektif yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari sektor tersebut di salah satu pasar dapat mencapai Rp 30 juta, sehingga saya optimis retribusi pasar dapat mencapai Rp 3,5 sampai Rp 4 miliar,” kata PJ Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung, Kamis (13/6/2024).
Kendati demikian, mengingat capaian tata kelola MCP Lombok Timur tahun 2023 berada di posisi ke-6 se-NTB dengan total capaian 81,67, Juaini meminta seluruh pimpinan OPD dan Camat yang hadir pada kesempatan tersebut dapat memanfaatkan kegiatan yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur itu untuk berkonsultasi.
“Saya percaya kehadiran KPK adalah untuk membantu Pemda Lombok Timur menjadi semakin sehat, dengan meningkatkan kompetensi dan koordinasi. Saya pun berharap pada tahun berikutnya skor MCP Lombok Timur dapat mencapai lebih dari 90 persen,” tambahnya.
Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria menjawab optimis target Pj Bupati itu dapat terwujud. Optimisme tersebut berangkat dari tingginya komitmen Pemda yang tercermin dari Pj Bupati, Pj. Sekda, hingga Inspektur dan tim yang luar biasa.
Ia menyebut pihaknya hanyalah menjembatani, melakukan monitoring dan review. Ditegaskannya bahwa Pemda yang memiliki skor MCP tinggi adalah yang komitmen pimpinannya tinggi dalam melakukan perubahan.
“Saya akui bahwa tantangan perbaikan tata kelola Pemda mencakup aspek teknis dan non teknis seperti konflik kepentingan, afiliasi dengan pejabat maupun backing aparat, hingga suap/gratifikasi, dan aspek lainnya. Karena itu ia mengajak seluruh komponen, termasuk Forkopimda untuk berkolaborasi dan bersinergi,” katanya.
Juaini menegaskan perbaikan tata kelola pemerintahan berperan mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan, memperbaiki layanan publik, dan mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (cit)
