kicknews.today – Krisis air bersih yang tengah melanda Gili Meno menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus mengambil langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Dalam keterangannya, Najmul menyatakan bahwa Pemda telah mengajukan banding atas sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sempat menghambat upaya penyediaan air bersih ke Gili Meno.
“Saya tidak mau persoalan ini berlarut-larut. Saya khawatir terhadap masyarakat dan sektor pariwisata di Gili Meno. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat parah,” ujarnya, Senin (21/07/2025).
Meskipun proses hukum tengah berjalan, Bupati menegaskan bahwa Pemda tidak berpangku tangan. Pemkab KLU terus memaksimalkan pengiriman air bersih dari PDAM ke Gili Meno, bahkan telah menganggarkan dana khusus agar pasokan air tetap tersalurkan selama masa banding berlangsung.
“Jadi tidak tepat kalau dikatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kita bekerja keras di tengah tekanan,” tegasnya.
Ia juga mengecam pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, termasuk menjual air bersih dengan harga tinggi yang tak wajar. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak etis di tengah kondisi darurat seperti saat ini.
Bupati Najmul mengakui bahwa daerahnya kini menghadapi dua persoalan besar sekaligus: krisis air dan isu lingkungan. Ia mengapresiasi peran organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang terus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa diabaikan.
“Apakah kita harus menjaga lingkungan terlebih dahulu dan membiarkan masyarakat kekurangan air bersih? Atau kita penuhi dulu kebutuhan dasar mereka sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan? Ini dilema yang tidak mudah,” jelasnya.
Situasi ini kian kompleks karena kawasan Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk pariwisata dan konservasi oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah harus lebih hati-hati dalam menyusun langkah.
“Keduanya ini adalah prioritas yang berbeda. Alhamdulillah, saat ini kami sedang sinkronkan dan verifikasi kebijakan dengan pemerintah pusat agar tidak ada tumpang tindih yang bisa merugikan masyarakat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Najmul kembali menegaskan komitmen Pemda dalam menyelesaikan krisis air bersih di Gili Meno secara berkelanjutan. Ia berharap solusi yang ditempuh tidak hanya menyelamatkan masyarakat saat ini, tetapi juga masa depan sektor pariwisata dan lingkungan di kawasan tersebut.
“Jika kita berbicara dari perspektif hukum yang lebih luas, hukum harus berlandaskan pada asas pemanfaatan. Bila penegakan hukum justru menghilangkan manfaat bagi masyarakat, maka ada asas yang dilanggar,” pungkasnya. (gii-bii)
