kicknews.today- Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy kembali merotasi jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, Rabu (13/4). Usai melantik, Bupati menyorototi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTS), dan Badan Kepegawain dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Bupati menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai salah satu yang akan memperkuat pencapaian IPM. Untuk itu diharapkan pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin.
“Semoga pejabat yang baru dapat melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya,” pesannya.
Bupati juga menggarisbawahi sejumlah isu bidang pendidikan, salah satu sekolah tidak layak yang tidak kunjung direnovasi karena alasan Kasek yang tidak mengisi Dapodik. Untuk itu, UPT Dikbud dan jajaran, bahkan Kepala Dinas dapat bergerak langsung melihat kondisi sekolah-sekolah tersebut untuk kemudian mengingatkan Kepala Sekolah mengisi Dapodik.
“Saya minta agar Kepala Sekolah yang tidak mengisi Dapodik dikenakan sanksi. Hal tersebut sebagai bentuk ketegasan dan upaya menegakkan aturan,” katanya sembari menyinggung penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harus untuk kepentingan sekolah.
Sukiman juga mengingatkan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar sebagai pilar pendidikan. Pemda telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas guru itu.
“Hal ini sebagai upaya meningkat kualitas guru,” sambungnya.
Sementara Kepada BKPSDM H Mugni, Bupati mengingatkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa tertib administrasi, serta tidak disusupi pihak-pihak yang hendak mengambil kesempatan untuk merugikan masyarakat.
“Dalam urusan kepegawaian ini, kami menegaskan toleransi terhadap usia pensiun Jabatan Tinggi Pratama (JPT) maksimal 59 tahun dan tidak akan diubah lagi. Hal ini untuk memberikan kesempatan perbaikan jenjang karir bagi ASN potensial lainnya,” tegas Sukiman.
Harapan yang sama juga disampaikan Bupati –pada Kepala PMPTSP yang dijabat H Ahmad Dewanto Hadi. Bupati berharap agar setiap perizinan yang dikeluarkan memperhatikan pula aspek kepentingan masyarakat. Untuk itu dapat melihat isu perizinan yang sensitif dan melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan.
“Sehingga izin yang dikeluarkan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” harapnya.
Untuk diketahui, tiga JPT Pratama yang dirotasi yakni, Dikbud, PMPTSP, dan BKPSDM. Kepala Dikbud Lotim yang sebelumnya ditempati Ahmad Dewanto Hadi kini diisi Izzudin yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM. Untuk posisi Izzudin digantikan Mugni SN yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata. Ahmad Dewanto Hadi kini menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP. Selain mengisi tiga JPT Pratama, dilantik pula 15 orang yang mengisi posisi administrator dan pengawas. (Oni)
