kicknews.today – Sejumlah aktivis Lombok Barat menggelar aksi demo jilid II di kantor bupati, Rabu (14/6). Mereka mengakui bahwa kedatangannya untuk melakukan aksi damai, meminta jawaban atas tuntutan yang ditandatangani oleh Sekda Lombok Barat H. Ilham pada demo jilid I.
“Kami menuntut agar tarif PT AMGM itu diturunkan. Bagaimana tidak, masyarakat memakai air sedikit, tapi bayaran membengkak. Selain itu ada juga retribusi sampah yang dititip di rekening PT.AMGM,” ujar Nurdin, salah seorang aktivis dalam orasinya.
Sementara orator lain, Alhadi Muiz mendesak Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid agar segera memenuhi tuntutan massa aksi. Yakni membatalkan kegiatan jalan sehat yang diduga bermuatan politis serta mencopot Dirut PT AMGM. Menurutnya, hampir dua periode masyarakat Lombok Barat merasa terzalimi dengan sikap bupati.
“Apa yang bisa kita banggakan. Setiap kami aksi, selalu hilang dan tidak mau menemui kami,” sesalnya.
Aksi jilid II itu nampaknya bisa di redam dengan kehadiran Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama Sekda Lombok Barat H. Ilham. Ia pun menjawab beberapa hal, salah satunya terkait kegiatan jalan sehat yang akan digelar pihak PT AMGM menurut dia, aksi jalan sehat itu tidak ada kaitannya dengan Pemkab Lombok Barat, karena itu murni kegiatan manajemen perusahaan milik daerah tersebut.
“Jalan sehat itu murni dari PT AMGM. Namun kami akan menelpon pak Bupati untuk mengambil sikap, apakah kegiatan itu dibatalkan atau dipindah ke luar wilayah Lombok Barat,” tegas Sumiatun.
Kemudian terkait tingginya tarif air dari PT.AMGM sendiri, lagi-lagi Wakil Bupati itu mengatakan bahwa semua proses penentuan tarif berasal dari pihak perusahaan.
“Pun untuk CSR, sampai saat ini saya tidak mengerti, karena tidak pernah ada laporan ke saya sebagai Wakil Bupati. Apakah CSR itu diberikan ke Pemda untuk kemudian disalurkan ke masyarakat atau seperti apa. Kami akan duduk bareng untuk menyelesaikan hal ini dengan baik,” imbuhnya.
Politisi asal Sekotong itu pun mengaku sedih dengan dinamika saat ini. Bagaimana tidak, diakhir masa jabatannya mendampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, ada beberapa persoalan yang muncul belakangan ini.
“Saya tidak ingin melihat Lombok Barat seperti ini, saya mau berakhir, saya mau daerah ini aman. November saya berakhir dengan Bupati, saya ingin meninggalkan Lombok Barat ini dengan baik, kita yang punya Lombok Barat,” ucap Hj. Sumiatun.
Beberapa poin tuntutan yang dimaksud antara lain mendesak Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mencopot Direktur Utama PT.AMGM H. Lalu Ahmad Zaini sesuai surat rekomendasi DPRD, menurunkan tarif PT.AMGM membuka secara transparan pengalokasian CSR PT AMGM mendesak manajemen PT AMGM untuk segera menyetor dividen yang angkanya mencapai Rp9 miliar serta membatalkan kegiatan jalan sehat yang diduga kuat bermuatan politis. (ys)
