kicknews.today – Buntut kekecewaan Kepala Desa (Kades) Kembang Kerang, Kecamatan Wanasaba, Yahya Putra, terkait warganya yang meninggal karena terlambat ditangani, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) akan demo RSUD dr Soedjono Selong.
Sebelumnya, seorang anak bernama Khairul Wardi (7 tahun) warga Kembang Kerang Kecamatan Aikmel meninggal karena diduga lambat penanganan karena pasien tidak memiliki BPJS. Kata Kades, pihak rumah sakit, memberikan syarat untuk di CT scan terlebih dahulu. Sementara menurut pihak rumah sakit biaya scan 1 juta rupiah.
Pengakuan Kades Kembang Karang itu sempat ditepis Direktur RSUD Soedjono Selong. Bahkan dirinya siap turun dari jabatan jika pasien dianggap meninggal karena kelalaian petugas.
Ketua FKKD Kabupaten Lombok Timur, Khaerul Ikhsan akan mengerahkan massa untuk melakukan unjuk rasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Raden Soedjono Selong. Aksi tersebut buntut dari dugaan kelalaian management RSUD dr Sudjono Selong.
“Kita akan segera melakukan unjuk rasa di RSUD Selong kalau tidak ada itikad baik dari Direkturnya untuk mengklarifikasi masalah itu. Seharusnya nyawa manusia dulu ditolong urusan uang belakangan,” tegasnya pada Sabtu (20/7/2024).
Untuk waktu unjuk rasa, kata dia, kemungkinan akan digelar Senin (22/7). Ia masih memberikan waktu bagi Direktur RSUD untuk membuat pernyataan klarifikasi ke masyarakat terkait peristiwa itu.
“Kalau tidak ada pernyataan klarifikasi, maka Senin kami akan turun,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur RSUD dr Soedjono Selong, dr. H. Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes menepis hal tersebut. Yang dikatakan Kades tersebut tidak benar.
“Tidak ada itu, saya siap mundur jadi Direktur apabila ada warga Lombok Timur yang sakit tidak punya biaya lalu tidak ditangani cepat di RSUD Soedjono Selong ini. Kalau ada yang kritis atau dalam kondisi tidak sadar tidak boleh dibawa ke CTScan. Yang bersangkutan itu sudah sakit radang di bagian kepala. Tidak boleh dibawa ke CTScan,” katanya.
Bahkan, ia sesalkan tindakan Kepala Desa yang tidak mengurus BPJS pasien tersebut.
Saya cek didata, pasien itu kerap sekali ke RSUD ini, lalu kenapa tidak diurus BPJS warganya oleh kades tersebut. seharusnya itu dulu yang diurus,” pungkasnya. (cit)
