BPK sorot dana Pokir Lombok Utara tidak tepat sasaran

Bupati Djohan Sjamsu saat menerima WTP di BPK Mataram
Bupati Djohan Sjamsu saat menerima WTP di BPK Mataram, Kamis (30/5/2024).

kicknews.today – Sebanyak 10 kali berturut-turut Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemda KLU mendapat WTP atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu di Kantor BPK Mataram, Kamis (30/05/2024).

Kepala Perwakilan BPK NTB Ade Iwan mengatakan Kabupaten Lombok Utara telah 10 kali mendapat predikat WTP dengan total nilai sebanyak 76,91 persen untuk tahun 2023.

“Proses pemeriksaan telah berjalan sesuai standar dan proses audit juga telah dilaksanakan dengan benar dan untuk meminimalisir kesalahan pemberian laporan hasil maka dilakukan review berjenjang oleh tim review Pemda, Pemprov dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait hasil pemeriksaan, lanjutnya, kepala daerah wajib memperhatikan pendapatan wajib pajak yang maksimal, pemahaman potensi daerah sampai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian dana Pokir (Pokok Pikiran) yang masih tidak tepat sasaran, honorarium dengan jumlah dan nilai yang tidak sesuai, belanja pegawai serta pengelolaan keuangan di luar mekanisme APBD.

Sementara Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menyampaikan selama proses audit pihaknya masih banyak memiliki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan Pemda.

“Berkaitan dengan kekurangan tersebut, kami akan lebih fokus mengikuti aturan dan pedoman kegiatan sebagai acuan agar kedepannya mampu menyiapkan laporan keuangan daerah menjadi lebih baik, terukur, akuntabel dan terarah,” Kat Djohan.

“Untuk menindak lanjuti temuan atau catatan atas LKPD Pemda Kabupaten/Kota se NTB, maka tentu kami harapkan bimbingan serta arahan dari BPK NTB agar hasil audit dapat terlaksana dengan tepat sasaran,” lanjutnya.

Djohan berharap hasil audit yang telah diserahkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah dan jajaran agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan dan pembangunan daerah serta menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tak lupa Djohan berterima kasih atas sinergi seluruh pihak yang terlibat atas WTP yang didapat Lombok Utara secara berturut-turut selama beberapa tahun terakhir.

“Saya selaku kepala daerah kabupaten Lombok Utara mengucapkan terima kasih atas sinergi seluruh pihak yang terlibat serta bimbingan dan arahan yang maksimal dari institusi terkait termasuk BPKP NTB,” katanya. (gii)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI