in

Warga 27 Desa di Lombok Tengah Kembali Aksi Tolak Hasil Pilkades

Massa aksi tolak hasil pilkades saat orasi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah

kicknews.today – Ratusan warga dari 27 desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 se-Lombok Tengah, Senin (5/11) sekitar pukul 10.00 Wita, kembali menggelar aksi demo menolak hasil pilkades di Kantor Bupati setempat.

“Kami datang kembali untuk menuntut jawaban pemerintah daerah, terhadap persoalan coblosan simetris yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pilkades,” kata Lalu Wing Haris dari LSM Kasta NTB yang mendampingi warga.

Dijelaskan, multitafsir sah tidaknya coblosan tembus simetris yang menjadi persoalan dalam pilkades itu, hingga saat ini belum ada kejelasan secara resmi dari pihak pemda.

Persolan ini terkesan digantung oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades yang telah terbentuk.

“Kami ingin menuntut supaya dihitung ulang, karena lebih banyak suara batal bila dibandingkan dengan jumlah suara calon kades terpilih di beberapa desa,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Mustain warga Desa Labulia Kecamatan Jonggat. Menurutnya banyak surat suara yang dicoblos tembus simetris itu dibatalkan, sehingga jumlah surat suara batal lebih banyak daripada jumlah suara calon kades terpilih.

“Kami minta supaya surat suara coblos simetris itu disahkan,” ungkapnya.

“Ada dua pemahaman Pantia Pilkades di desa, ada yang mengesahkan dan ada yang membatalkan di satu desa,” timpal Samsul Rijal warga Desa Sabe Kecamatan Janapria.

Sementara Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah yang menemui massa aksi mengatakan bahwa pelaksana Pilkades Serentak di 96 desa itu, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Termasuk permasalahan sah tidaknya surat suara yang tercoblos tembus simetris.

“Terlepas dari coblos tembus simetris itu, bahwa kalau ada dua coblos di dalam kotak dan di luar kotak poto, itu adalah tidak sah atau batal,” jelas Nursiah didampingi Asisten I Setda Lombok Tengah H. Moh. Amin dan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah.

Lebih jauh dikatakan bahwa persoalan tersebut, juga akan dibahas bersama Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades yang telah dibentuk untuk mencari solusi terbaik.

“Tim Sengketa Pilkades akan bekerja hari Rabu (7/11, red) untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.

“Silahkan gugat ke PTUN kalau sah tidaknya surat suara yang dicoblos simetris tersebut. Kami tidak berani keluar dari Perda maupun Perbup. Karena kalau ada dua coblosan pada surat suara itu tidak sah,” tandasnya. (Ade)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote