in

Ini Buntut Multi Tafsir Surat Suara Coblos Tembus di Pilkades Serentak Lombok Tengah

Aksi demo hasil Pilkades Serentak di Kabupaten Lombok Tengah

kicknews.today – Puluhan warga dari beberapa desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se-Lombok Tengah, Selasa (30/10), melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati setempat. Aksi itu menuntut agar surat suara yang tercoblos tembus simetris dinyatakan sebagai suara SAH.

“Kalau tidak ada api tentunya tidak mungkin ada asap. Kami hanya menuntut supaya coblosan tembus simetris surat suara Pilkades yang dibatalkan itu harus disahkan,” ujar Hamzan Halilintar dalam orasinya.

Dari pantauan media, selain berorasi warga juga sempat membakar bambu di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Panitia Pilkades, yang dinilai gagal dalam melaksanakan tugas.

Pihak pendemo menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang dan atau penghitungan suara ulang, hasil pilkades 24 Oktober lalu. Hal ini menurut mereka, disebabkan adanya multi tafsir panitia di lapangan terkait sah tidaknya surat suara coblos tembus simetris.

“Di satu desa, di TPS yang satu disahkan dan di TPS lain malah dibatalkan coblosan tembus simetris surat suara tersebut. Belum lagi di desa lain, ada yang mengesahkan dan membatalkan,” jelasnya.

Hal sama disampaikan Calon Kades Janggo Kecamatan Janapria, bahwa banyak suara masyarakat yang dibatalkan dengan dengan multi tafsir itu.

“Kami menuntut supaya dilakukan penghitungan ulang,” ucapnya.

Sedangkan seorang warga Desa Bakan Kecamatan Janapria, Irwan Jayadi mengatakan bahwa dalam Pilkades Desa Bakan pemenangnya adalah surat suara batal, yakni 1021 surat suara tercoblos tembus simetris.

“Kenapa di TPS lain disahkan dan di TPS lain juga dibatalkan,” tanya dia.

“Kami ingin surat suara yang tembus dicoblos simetris itu disahkan,” timpal Calon Kades Menemeng Murdani.

Asisten I Sekda Lombok Tengah H. Moh. Amin yang menerima perwakilan warga menyampaikan, agar apa yang menjadi tuntutan warga itu disampaikan dalam bentuk tertulis.

Dengan demikian, lanjut Amin, apa yang menjadi tuntutan dan persoalan nantinya akan dipelajari dan diolah di bagian hukum, yang selanjutnya dibahas oleh Tim Sengketa Pilkades Lombok Tengah.

“Tim Sengketa Pilkades ini akan bekerja selama 30 hari, dan akan menyelesaikan persoalan Pilkades yang diadukan ini,” tegasnya.

“Apa yang menjadi tuntutan itu, nantinya tergantung dari hasil pembahasan Tim Sengketa Pilkades yang sudah dibentuk,” tandasnya. (Ade)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote