in

Viral Ketika Bendera Ini Dikibarkan di Kantor DPRD Poso, Ini Kata Kemendagri

Foto viral pengibaran bendera bertulis kalimat tauhid di kantor DPRD Poso

kicknews.today – Terkait viralnya di media sosial, foto dan video pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid seperti yang digunakan ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di halaman kantor DPRD Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan pengecekan soal kabar tersebut.

“Saya dapat juga, bukan video, tapi gambar saja. Cuma saya tidak tahu persis karena musim social media. Kita belum tahu posisinya di mana. Kita lagi konfirmasi. Tapi kalau betul itu nanti urusan polisi itu,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono, Sabtu (27/10).

Dilansir dari Detik, pria yang akrab disapa Soni itu mengatakan juga menerima gambar demo di masjid. Dia mengatakan Kemendagri juga menyerahkan hal itu ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Dia menerangkan, demonstrasi di kantor DPRD memang hak warga negara. Sebab, DPRD merupakan tempat menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Tapi kalau di DPRD memang, menyampaikan aspirasi tak masalah. DPRD kan juga jadi tempat menyampaikan aspirasi,” tutur dia.

Namun dia menegaskan ada larangan mengibarkan bendera dari sebuah organisasi terlarang. Larangan ini bukan hanya berlaku di kantor instansi pemerintah, tapi juga di ruang publik.

“Jadi bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara itu termasuk ruang publik adalah bendera yang organisasi terlarang, seperti PKI, HTI, GAM, OPM. Semua adalah bendera yang dilarang UU. Itu tugas polisi untuk menegakkan,” ujar dia.

Dalam video yang tersebar, tampak sejumlah orang mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di tiang bendera yang ada di halaman DPRD Kabupaten Poso. Bahkan dikatakan dalam keterangannya, bendera Merah Putih yang sebelumnya berada pada tiang bendera diturunkan lalu digantikan bendera tersebut.

Kata Soni, bendera tersebut harus sesegera mungkin diturunkan jika memang terjadi yang demikian.

Setelah itu, pihak kepolisianlah yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum dalam pengibaran bendera tersebut.

“(Kalau) Itu yang ngibarkan massa, bendera apa saja mereka kibarkan, tapi sesegera bendera dikibarkan langsung diturunkan. Kemudian diserahkan ke polisi untuk menindaklanjuti. Yang sangat tidak boleh sekali itu kalau DPRD Poso secara sengaja itu kemudian mengibarkan bendera. Itu sangat salah,” ujar Soni.

Sementara itu secara terpisah, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hery Murwono mengatakan peristiwa itu sudah ditangani Polres Poso. Saat ini situasi sudah kembali aman.

“Sudah ditangani di Polres Poso, sudah selesai itu di Polres Poso. Iya (kemarin), sudah selesai itu. Nggak ada (yang diamankan). Itu sudah ditangani Polres Poso. Aman sudah. Sudah diamankan situasinya, nggak ada masalah,” ujar Hery. (red.)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote