in

Dikritik Pembahasan APBD Perubahan 2018 Lamban, ini Tanggapan Dewan Lombok Barat

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim

kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat memberikan klarifikasi, terkait lambannya pembahasan dan persetujuan APBD Perubahan 2018, yang mendapat kritikan pihak Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawanan Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diketahui, kritik itu disampaikan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sumule Tumbo, saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (17/10).

“Ini kok lama sekali? Rakyat sudah menunggu, kapan mereka dilayani? Jangan tersandera di sini,” ujar Sumule.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim, langsung memberikan klarifikas terkait hal tersebut.

Dikatakannya, hal itu terjadi lantaran Lombok Barat masih dalam suasana trauma pascagempa. Lebih-lebih saat ini masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Siapa yang berani ngantor selama bulan Agustus?,” kata Sulhan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sulhan mengungkapkan bahwa proses penetapan APBD Perubahan 2018, baik dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tidak jauh berbeda.

“Sebaiknya agar bisa dipilah, bahwa jangan samakan daerah yang terkena gempa dengan yang tidak. Terlebih kemarin ini kan tanggap darurat malah diperpanjang sampai 25 Agustus,” ungkapnya.

Menurutnya, bahkan akan lebih berbahaya dikemudian hari jika proses penetapan APBD Perubahan memakai Perbup.

“Kami selaku DPRD Lobar juga mau menyelamatkan Bupati, karena jangan sampai ada yang mempermasalahkan di belakang hari nanti, proses penetapan APBDP memakai Peraturan Bupati bukan memakai Peraturan Daerah. Kami yang di bawah tidak mau salah nantinya,” tegasnya. (ir)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote