in

Terhambat, Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Lombok Barat

Kepala Bappeda Lobar, Dr H Baihaqi ssi
Kepala Bappeda Lobar, Dr H Baihaqi ssi
Kepala Bappeda Lobar, Dr H Baihaqi ssi

kicknews.today Lombok Barat – Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) Pemda Lobar masih belum terrealisasi 100 persen. Capaian terakhir bulan Desember tahun 2015, aksi baru 62 persen. Sedangkan yang belum tercapai mencapai 38 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar Dr. H Baehaqi mengatakan, beberapa item yang masuk rencana aksi masuk kategori merah salah satunya soal perizinan. Selain itu, bagian pembangunan kaitan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Ia juga mengklaim, meskipun capaian aksi daerah PPK baru 62 persen namun dibandingkan kabupaten / kota lain di NTB Lobar termasuk terbaik.

“Terdapat tiga komponen yang belum dipenuhi sehingga masuk kategori merah diantaranya, pendelegasian wewenang perizinan dari kepala daerah ke perizinan berbentuk Perbup. Standar ULP baru memiliki 4 sertifikat, sertifikat kelima belum. Komponen terakhir kaitan dengan SOP perizinan,” bebernya.

Lebih rinci dijelaskan, masalah masih ditemukan kaitan dengan pelimpahan kewenangan perizinan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP tahun 2015. Peraturan kepala daerah ini jelasnya belum dilengkapi dalam bentuk scan (soft copy) dan dokumentasi kegiatan. ” Saat ini masih dalam tahap penandatanganan oleh Bupati. Sedangkan komponen, SOP perizinan terkait peraturan kepala daerah tentang SOP perizinan pada lembaga PTSP,” tuturnya Menambahkan, Sedangkan kaitan dengan komponen penayangan RUP tahun anggaran 2016 dan laporan monev pelaksanaan RUP semester III tahun anggaran 2015. Dijelaskan, sejauh ini Link RUP tahun 2015 dari aplikasi Sirpup belum tuntas di bagian pembangunan, karena baru 85 persen, itupun hanya terkait RUP yang menyangkut standar pengadaan barang dan jasa.

“Bukti fisik dilaksanakan standariasasi Untuk menuntaskan komponen tersebut dan ditindaklanjuti sehingga perlu koordinasi lintas SKPD seperti inspektorat, bagian pembangunan, badan perizinan. Kalau kami sekretariat untuk pelaporan, berkoordinasi dengan SKPD terkait saja. ” jelasnya. Ketika ditanya terkait, Apa urgensi dari rencana aksi PPK ini? Menurutnya, sangat urgensi karena kaitan dengan upaya mencegah korupsi. Seperti melalui RUP, pengadaan barang dan jasa melalui ULP ditender resmi. ” Sementara Perizinan menjadi tertib sebab harus satu pintu, hal ini mencegah tindakan korupsi.” tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Rencana Aksi PPK, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan, komponen yang belum tuntas pada rencana aksi PPK tersebut akan segera diselesaikan. “Kita upayakan secepatnya lah, SKPD yang belum kami terus dorong,”jelasnya. Sementara itu Inspektur Inspektorat, H Rahmad Agus Hidayat menyatakan hal senada, dan sebagai tindak lanjut komponen yang belum dituntaskan tinggal di upload. ” Saya sangat meyakini upaya rencana aksi PPK di Lobar bakal tercapai,” pungkasnya (aan)

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote