kicknews.today – Memasuki momentum Pilkada, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpolitik praktis.
Kepala BKPSDM, Tri Darma Sudiana mengatakan, ASN dilarang keras menggunakan atribut negara maupun atribut politik saat kampanye. ASN yang kedapatan melanggar aturan ini berisiko mendapatkan sanksi tegas.
Tri Darma Sudiana menjelaskan bahwa ASN masih terikat dengan aturan lama yang melarang penggunaan atribut negara dan politik dalam kampanye.
“ASN boleh hadir dalam kampanye untuk mendengarkan visi misi calon, tetapi tidak boleh memakai atribut ASN atau politik,” tegas Tri Darma, Rabu (10/07/2024).
Dirinya menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam mobilisasi massa dan harus menjaga netralitas mereka.
Di Lombok Utara, suasana politik masih kondusif karena tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seperti kampanye belum dimulai. Meski demikian, BKPSDM tetap memberikan imbauan kepada seluruh ASN untuk menaati aturan yang ada.
“Tidak boleh terlibat dalam politik praktis secara vulgar,” tegasnya.
Pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam politik praktis dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hingga saat ini, Tri mengungkapkan bahwa belum ada laporan mengenai ASN yang melanggar aturan tersebut di Lombok Utara.
“Jika ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, terutama pejabat, mereka bisa dikenakan sanksi penurunan jabatan,” ujarnya.
Dengan adanya himbauan ini, diharapkan seluruh ASN di Lombok Utara dapat menjaga netralitas mereka dan berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan adil.
“Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik yang netral dan tidak berpihak,” tutupnya. (gii)
