kicknews.today – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) keluar daerah, mendapat sorotan dari banyak pihak. Ketua Lombok Utara Coruption Watch (LUCW) Adam Tarpiin menilai bahwa kegiatan itu sarat unsure bisnis. Hal itu diungkapkannya pada Selasa (22/9).
Menurutnya, DP2KBPMD sebagai OPD yang membawa puluhan kades ini dirasa tidak patuh pada Protokol Covid-19. Ditengah pandemi yang tengah merebak dan gencarnya kampanye mengenai penularan virus berbahaya ini, pihak dinas justru terkesan memaksakan kegiatan. Padahal jika melihat lebih jeli, apakah di daerah sendiri tidak representatif jika dilaksanakan bimtek.
“Kami menduga ini ada bisnis berkedok bimtek, kalau tidak ada keuntungan yang nyata (untuk daerah) ya buat apa. Kita tidak salahkan desa karena nomenklatur ada untuk itu tapi kita evaluasi outputnya seperti apa,” ungkapnya.
Dijelaskan, berdasarkan informasi yang ia himpun bimtek ini menghabiskan anggaran senilai Rp 495 juta lebih dan setiap tahun kegiatan berlangsung. Hanya saja, pada tahun-tahun sebelumnya ketika dilakukan kegiatan serupa nyaris tidak ada hasil yang terlihat. Adam menyarankan ketimbang uang besar itu dibuang keluar daerah alangkah lebih baik jika dialihkan guna peningkatan ekonomi warga disaat pandemi.
“Bandingkan dengan Lobar di sana kades tidak ada yang bimtek seperti ini bahkan siltap kades di lobar di potong kok,” jelasnya.
“Saya minta tunjukkan hasil yang bagus dari bimtek itu. Desa mana yang baik tata kelolanya, karena anggarannya itu cukup besar, jika hanya satu dua desa ini tentu coastnya tidak sebanding,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat ia akan melakukan aksi damai untuk meminta Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mencopot Kepala DP2KBPMD KLU dan mengevaluasi Kepala Desa yang berangkat. Karena bimtek itu jauh lebih banyak mudaratnya ketimbang hasilnya. Pertama tentu ia tidak ingin ada pihak yang terjangkit korona pada saat kembali. Pun demikian dengan isolasi mandiri kades saat pulang dari sana yang nanti justru membuat pelayanan pada masyarakat menjadi terganggu.
“Besok kita akan adakan aksi damai karena tidak bisa seperti ini. Mereka ketika pulang harus ada penanganan dan Dikes harus terlibat, jangan sampai kesehatan justru terganggu apalagi di Jawa kasus covid besar di sana,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBPMD KLU H. Kholidi yang dimintai keterangan enggan berkomentar banyak. Ia masih melakukan polling down bersama asosiasi kepala desa se-Lombok Utara.(iko)
