KPK : Penyelenggara Negara Terima Hadiah Idul Fitri Dianggap Suap


0
65 shares
gedung KPK. (foto : ist)

kicknews.today – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut Plt juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangan persnya, Kamis (14/5), penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

’’Hadiah atau bingkisan yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara akan langsung dianggap gratifikasi atau suap jika tak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari kerja sejak diterima,’’ tegasnya.

Bukan hanya hadiah atau bingkisan, permintaan dana sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara atau daerah kepada masyarakat, perusahaan baik secara tertulis atau tidak, juga memiliki risiko sanksi pidana.

’’Dalam agama Islam memang tak ada larangan menerima hadiah. Namun hadiah yang bisa mempengaruhi keputusan terkait jabatan seseorang, masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar undang-undang,’’ terangnya.

Hadiahnya bisa berupa uang tunai, bingkisan makanan minuman, parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya dari rekanan, pengusaha, masayarakat yang berhubungan dengan jabatannya.

’’Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bertentangan dengan kode etik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain larangan menerima gratifikasi, KPK juga melarang pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk mengggunakan mobil dinas untuk mudik,’’ tegasnya lagi.

Aturan mengenai gratifikasi tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya tertera setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kemudian, dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan penerima gratifikasi akan didenda dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (red)


Like it? Share with your friends!

0
65 shares

What's Your Reaction?

Sedih
0
Sedih
Takut
0
Takut
Marah
0
Marah
Senang
0
Senang
Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga
0
Bangga
Terkejut
0
Terkejut

Komentar

Komentar

Share via
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend