in

HIPO VS OJK – Mencari Titik Temu, Donasi atau Investasi?

Ilustrasi OJK VS HIPO

kicknews.today – Himpunan Pengusaha Online (HIPO) kini menjadi perbincangan hangat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan keras kepada organisasi yang hanya berizinkan Ormas ini karena melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat.

Kini anggota HIPO diklaim berjumlah ribuan orang dan telah menaruh modal uang di Ormas yang kemudian bermanivestasi dalam usaha bersama itu.

OJK merasa khawatir jika ada penyimpangan perihal izin HIPO sehingga cukup sulit diawasi oleh pemegang otoritas jasa keuangan tersebut. Meski begitu, OJK tidak melakukan pelarangan apapun, terkait izin HIPO sebagai Ormas. Namun yang menjadi konsen OJK adalah penghimpunan dana yang dilakukan kepada masyarakat.

Jika penghimpunan dana yang dilakukan HIPO adalah investasi atau donasi, seharusnya jelas izin-izinnya dari otoritas yang membidangi sosial. Atau, jika penghimpunan dana oleh HIPO bergerak sebagai lembaga keuangan, bank atau non bank, seharusnya ada izin dari otoritas yang membidangi keuangan. “Kalau bentuknya koperasi, izinnya harus koperasi,” jelas Kepala OJK NTB, Farid Faletehan.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh HIPO menawarkan beberapa paket. Diantaranya, Paket Sejahtera I, donasi sebesar Rp750.000 kepada organisasi, setiap hari akan mendapatkan keuntungan Rp5.010 selama setahun.

Paket Sejahtera II, donasi Rp1.500.000 akan mendapatkan reward perhari Rp10.855 selama setahun. Paket Sejahtera III dengan donasi Rp7.500.000, akan mendapatkan keuntungan Rp52.605 per hari. Dan paket Sejahtera IV dengan donasi Rp15.000.000 akan mendapatkan keuntungan Rp105.210 perhari selama setahun. Semua keuntungan di luar modal yang disetor sebagai donasi.

Hal ini terungkap setelah Ketua DPD HIPO NTB, Hadi Putra Datulong saat mendatangi kantor OJK NTB bersama Sekretaris HIPO NTB, Hamza dan Humas HIPO NTB, Zakaria, Jumat, 14 Februari 2020 lalu.

“Ndak jelas donasi ini dikelola untuk apa. Siapa yang mengelolanya. Dan kenapa bisa memberikan keuntungan. Kalau memang digunakan untuk berusaha, buat saja izin usaha syariah, dan polanya bagi hasil. Jelas pengawasannya,” tegas Farid.

Maka jika dihitung, keuntungan yang dijanjikan dari ajakan berdonasi ini mencapai 20-21 persen per bulan. Hal ini tidak logis. Sementara lembaga keuangan yang resmi seperti bank, hanya berani menjanjikan keuntungan sampai 7 persen per tahun untuk deposito.

“Seharusnya pastikan 2L kalau mau berinvestasi. Logis dan Legal. Masuk ndak keuntungan yang dijanjikan, dan resmi ndak izin-izinnya menghimpun dana. 15.000 orang sudah masuk. nggak tau, bisa atau ndak modal uangnya kembali nanti ini. kita imbau masyarakat sebaiknya hati-hati,” demikian Farid.

Dalam pertemuan HIPO dengan OJK itu dikatakan pengurus HIPO NTB bahwa kegiatan menghimpun dana yang dilakukan bukan sebagai investasi, melainkan pola donasi.

Lebih lanjut dalam keterangan pers di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram, Kamis (20/2). Ketua LBH HIPO, Usin Abdi Syahputra Sembiring, S.H menegaskan kalau HIPO tidak pernah menawarkan investasi. ‘’Jadi, HIPO tidak pernah menawarkan investasi. Di tingkat pusat pun kami sudah sesuai aturan OJK, tidak ada yang bertentangan,’’ katanya.

HIPO dikatakan dia, hanya memungut sumbangan secara sukarela dari anggota Hipo sendiri, bukan masyarakat umum. Donasi dari anggota akan dihimpun Hipo untuk kembali ke anggota sendiri. Misalnya jika anggota menyetorkan donasi, maka akan diberikan fasilitas lebih oleh Hipo misalnya membeli pulsa telepon maupun listrik dengan harga jauh lebih murah, diberikan konsultasi dan bantuan hukum cuma-cuma, dan banyak fasilitas lainnya.

“Sebenarnya tidak ada yang kontradiksi apa yang dilakukan HIPO dengan OJK. Bagi HIPO, OJK adalah orang tua yang akan mengingatkan kami supaya on the track. HIPO punya semangat untuk turut berpartisipasi membangun ekonomi bangsa dan tidak melanggar UU,” katanya.

Dijelaskan, HIPO Internasional memiliki visi yang terangkum ke dalam Lima Pilar HIPO yakni mencerdaskan, mensejahterakan, mendampingi, membahagiakan, dan memanusiakan. Bahkan sasaran HIPO adalah meningkatkan daya saing UKM di Indonesia, dalam menyambut era Revolusi Industri 4.0 dan menekan tingkat impor luar negeri.

“UKM tingkat lokal yang seolah terabaikan kami sentuh. Kenapa? karena pasca krismon (krisis moneter, red) 1998 silam, terbukti sektor UKM yang mampu bertahan dan membantu ekonomi bangsa,” ucapnya.

“Nah, kalau ada bahasa investasi, itu tidak benar, karena HIPO tidak pernah sebut-sebut investasi atau menjalankan sistem investasi,” tandasnya.

Ketua Umum DPD HIPO NTB, Lalu Hariadi Sofian, juga menegaskan mereka tidak pernah menawarkan investasi. “Kami tidak menawarkan investasi karena Hipo adalah Ormas,” katanya. (red.)

What do you think?

100 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Lombok Utara Dapat Bantuan 2 Ribu Penerangan Jalan Umum

DPO Pelaku Curat Diborgol Polres Lombok Tengah