in

Pemda Lombok Barat cabut larangan operasional Hotel dan objek Wisata

Kawasan wisata pantai Senggigi yang dibuka setelah mati suri. foto : ist

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melalui Dinas Pariwisata telah mengambil langkah berani.  Pemda menerbitkan edaran untuk membuka tempat-tempat wisata, berikut dengan usaha jasa pariwisata pendukungnya.

Kepala Dinas Pariwisata, H. Saiful Ahkam menegaskan,  mulai  23 Juni lalu, pihaknya resmi membuka tempat-tempat wisata berikut dengan seluruh instrumen usaha jasa lainnya.

“Bila sebelumnya untuk hotel kita tidak perkenankan menyelenggarakan kegiatan MICE, maka per hari itu sudah kita cabut,” ujarnya mantap.

Pihaknya mempersilakan semua pengelola objek wisata di Lombok Barat untuk  beroperasi, kecuali room karaoke, Spa, dan Gym, baik sebagai fasilitas usaha tersendiri maupun sebagai usaha yang melekat sebagai fasilitas di hotel. Kebijakan  itu diambil pihaknya dengan aneka pertimbangan, bukan hanya sekedar membolehkan masyarakat untuk berkerumun dan menikmati kehidupan layaknya tidak ada wabah Covid 19.

Ia mengamati, masyarakat sudah jenuh berdiam di rumah. Belum dilonggarkan pun, tempat-tempat wisata sudah dipenuhi keramaian, terutama  objek wisata publik yang tidak dikelola secara institusional. Pantai-pantai sudah ramai. Salah satunya Tanjung Bias,  tidak mampu menahan animo masyarakat untuk sekedar menikmati alam pantai sambil menyantap sajian kuliner. Mangrove Tanjung Batu pun sama. Bahkan secara diam-diam seperti main kucing-kucingan, spot wisata Aiq Nyet menjadi sasaran karena Purekmas Sesaot tidak mau melayani.

“Sebagai Kepala Dinas, saya pun telah lelah menerima permohonan ijin dari banyak manajemen perhotelan untuk mereka bisa diperkenankan menyelenggarakan pesta pernikahan dengan terbatas,” keluhnya.

Di sisi lain, pihaknya juga harus mempertimbangkan aspek geliat ekonomi pasca mati suri  selama empat bulan akibat pandemi Covid 19.

Selama tiga bulan mengawali tugas menggawangi dunia kepariwisataan di Lombok Barat, saya banyak berdiskusi dengan banyak pihak yang amat kompeten bicara tentang pariwisata. Tidak hanya dengan para GM Hotel, bahkan saya pun berdiskusi dengan para owners, baik hotel, restaurant, tempat wisata, pemilik usaha hiburan, diving dan snorkeling, bahkan pemilik dan pengelola kolam renang dari yang kecil sampai yang besar. Saya pun ditemui dan menemui para Kepala Desa, pengelola BUMDES, dan Pokdarwis selama tiga bulan ini. Suara mereka mirip bahkan sama. Mereka sudah tidak kuat menanggung beban operasional dan sudah dibayang-bayangi oleh kerugian bahkan kebangkrutan.

Sehingga untuk  beberapa pekan kedepan, Dinas Pariwisata Lombok Barat fokus untuk menyusun instrumen dan quisioner. Dengan harapan  terjalin koordinasi baik dengan stakeholders dan OPD lain lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena pekerjaan mendampingi para pelaku wisata tidak bisa dilakukan oleh instansinya  sendirian. Instrumen itu untuk menilai dan menjadi panduan seberapa efektif protokol kesehatan dijalankan.

“Output-nya adalah pengakuan dari aspek komitmen para pelaku dari Pemerintah berupa sertifikasi protokol kesehatan. Sertifikat itu adalah medium pendampingan pembinaan, karena menuju kenormalan baru tidak semudah kita bayangkan,”  pungkasnya. (red)

What do you think?

34 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Tenaga medis di Mataram mulai gelisah pikirkan Insentif

NTB dalam ancaman krisis air bersih