10 OPD Dipanggil Komisi I DPRD Lombok Utara

2 min


Komisi I DPRD KLU saat mendengarkan penjelas OPD (foto: rico)

kicknews.today – Komisi I DPRD Lombok Utara kembali melakukan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak tanggung-tanggung, sebanyak kurang lebih 10 instansi langsung dikumpulkan di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Selasa (26/2). Mulai dari Bappeda, Inspektorat, Dinas LH, Dinas Sosial, Disbudpar, Diskoperindag, BPKAD, Bapenda, dan Disnaker PM PTSP ikut dalam rapat tahunan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto mengungkapkan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui perihal capaian realisasi anggaran di tahun 2018 lalu. Selain itu untuk menjadi bahan acuan yang nantinya bakal diteruskan ke pimpinan, sehingga wakil rakyat Lombok Utara sudah memegang data manakala penyampaian LKPJ Bupati H. Najmul Akhyar saat pembahasan APBD 2018 mendatang.

“10 dinas itu kita nilai punya tugas yang erat kaitan dengan visi misi. Sehingga kita lebih awal mengetahui capaian kinerja mereka, terutama target realisasi pendapatan dan belanja tahun 2018 sebelum LKPJ Bupati,” ungkapnya.

Menurutnya, selain lebih dulu mengetahui capain tersebut pihaknya ingin tahu OPD di Lombok Utara dalam rangka bagaimana menerjemahkan visi misi bupati. Sehingga di sisa tahun masa jabatan Najmul-Sarif tersebut seluruh janji bisa direalisasikan. Terlebih, berbicara RPJMD pemkab sudah menggunakan yang baru pasca dilakukan perubahan pada September tahun 2018 kemarin. Dalam revisi tersebut jelas terdapat sejumlah perubahan mulai dari indikator, target-target kemiskinan, ekonomi, visi-misi, hingga aspek kebencanaan tertuang di sana.

“Nah karena sejak kita tetapkan selama 2 bulan kami rasa sudah selesai evaluasi Gubernur. Dan dari hasil sampai saat ini sudah berjalan. Maka kami anggap tidak ada perbaikan kaitan RPJM itu sudah final, maka OPD harus bisa betul-betul jadikan acuan untuk bekerja,” katanya.

Dijelaskan, dari evaluasi ini diketahui secara komulatif OPD mampu menyerap anggaran tahun 2018 sebesar kurang lebih 87 persen. Dari serepan tersebut telah menguap SILPA sebesar kurang lebih Rp 78 miliar yang bersumber dari DAK, DAU, FKTP, BLUD, dan lainnya. Selain itu, kaitan dengan aparatur pemkab masih kekurangan banyak. Saat ini tercatat sekitar 2.600 ASN dari kebutuhan ideal 4.500 hingga 5.000 abdi Negara.

“Sehingga di SKPD itu di imbangi oleh PTT. Tapi setelah kita kalkulasikan jumlah PPT jauh lebih banyak dari jumlah PNS, untuk mengimbangi itu daerah membuka ruang untuk P3K. Namun P3K ini setelah kita amati sistemnya jauh lebih ruet, pakai grade sama dengan PNS,” jelasnya.

“Di sisi lain kita juga mendapat kabar kalau penggajian yaitu oleh daerah. Kalau ini yang terjadi perlu dibicarakan ulang, sistemnya begitu rumit sama dengan PNS, pengajian di kembalikan pada daerah. Tapi apa kewenangan daerah,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Lombok Utara Herianto mengatakan, pertemuan yang digelar oleh Komisi I DPRD tersebut dalam rangka mencari solusi perihal persoalan di daerah. Pasalnya, untuk menyeleseikan suatu persoalan tentu tidak bisa dikerjakan sendiri. Belum lagi berbicara RPJMD, di mana tanggungjawab RPJMD merupakan tanggungjawab semua pihak tidak melulu Bappeda semata.

“Namanya masalah sepanjang kita pikirkan bersama pasti selesai. Apa yang menjadi target di RPJMD itu bukan sekadar tanggungjawab sendiri-sendiri, tapi bersama. Seperti ini, saya mengapresiasi karena di situ ada solusi. Insyallah semua bisa selesai sepanjang kita sering bertemu,” pungkasnya.(iko)


Like it? Share with your friends!

Rico

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Senang Senang
0
Senang
Terhibur Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga Bangga
0
Bangga
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sedih Sedih
0
Sedih
Takut Takut
0
Takut

Komentar

Komentar

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend