in

Dinsos NTB endus penerima manfaat PKH gadaikan KKS

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik S Sos MH.

Kicknews.today – Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik S Sos MH menegaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbukti gadai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan sanksi.

“Apabila terbukti ada KPM gadai kartu kombo tersebut akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (24/6).

Terkait persoalan tersebut, ia mengaku telah menghimpun informasi fenomena gadai kartu kombo tersebut. Hal itu sangat menggangu niat baik Pemerintah untuk membantu kondisi ekonomi mereka (keluarga pra seahtera,red). Jika informasi ini terbukti, maka penerima manfaat PKH akan diberikan sanksi. “Saya sudah mendapatkan informasi ini. Cara seperti ini harus diberhentikan,” tuturnya.

Berdasarkan surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, nomor 979/3.4/bs.01.01/6/2020, tanggal 23 Juni 2020 perihal hal Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk keperluan produktif. Terutama biaya transportasi mengunjungi fasilitas kesehatan, membeli makanan bergizi, membeli perlengapan dan biaya transportasi sekolah serta modal usaha.

Lanjutnya, berdasarkan hasil temuan lapangan diduga terdapat KPM PKH yang menggunakan uang bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya. Yakni meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan bantuan sosial PKH kepada keuangan formal atau tengkulak dan rentenir perorangan.

Memperhatikan hal tersebut, lanjut Khalik akan melanjutan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar memberikan batas watu kepada KPM PKH maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan pinjaman dan memastikan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila terbukti kembali melakukan hal yang sama maka berdampak pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai peserta PKH.

“Jika terbukti dan telah dilakukan pembinaan. Namun masih mengulangi kembali perbuatannya, maka KPM tersebut harus diberhentikan,” terangnya.

Mantan Plt Bupati Lombok Timur ini  menginturuksikan pendamping PKH untuk mengingatkan kembali KPM PKH. Agar memanfaatkan bantuan sosial sesuai peruntukannya di berbagai kesempatan. Terutama dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pendamping PKH wajib menyampaikan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan bansos PKH dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Kita minta pendamping PKH agar mengambil langkah strategis untuk pembinaan KPM.  Selanjutnya Dinsos Kabupaten/Kota melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dan memantau kinerja pendamping PKH dalam melaksanakan tugas edukasi kepada KPM,” pintanya.

Khalik mengungkapkan, bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa Kabupaten/Kota yang yang mengalami kasus seperti itu, sebenarnya tidak banyak. Namun walaupun kasusnya hanya satu atau dua orang saja tapi menjadi perhatian serius. Karena khawatir ini akan menular kepada penerima lainnya (ikut-ikutan). Untuk itu, Peranan pendamping PKH perlu dimaksimalkan untuk mengedukasi dan membina secara langsung.

“Kami juga berharap masyarakat/Tokoh Pemuda/ Ketua RT/RW dapat mengawasi bansos PKH. Jika ada informasi dan terbukti ada penerima bansos PKH atau BPNT/Sembako menggadaikan Kartu Kombo tersebut agar melaporkan langsung ke Dinas sosial Kabupaten/Kota disertai dengan bukti pendukung,” pungkasnya. (rif)

What do you think?

51 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

pertama kalinya, UIN Mataram KKN dari rumah

Semua tempat Pariwisata Lombok Barat sudah dibuka