in

PHRI Minta Rekaman CCTV di “Room” Kasus Tari Telanjang di Senggigi Dibuka, Setuju..?

Ilustrasi penari telanjang

kicknews.today – DPP Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) menilai penggiringan opini dalam kasus dugaan tari telanjang di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sudah berlebihan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PHRI Maulana Yusran. Dia mengatakan kasus tarian striptis tersebut masih dalam penyidikan pihak Polda NTB, namun sebagian pihak sudah lebih dulu memvonis keterlibatan manajemen MEC dan mengaitkan hal itu dengan jabatan owner MEC & Karaoke, Ni Ketut Wolini yang juga Ketua DPD PHRI NTB.

“Ada banyak yang kirim ke saya berita (tentang kasus striptis  ini), dan ada juga demo-demo. Kami menilai ini kan terlalu dini untuk memvonis, apalagi sampai dikaitkan dengan Ketua DPD PHRI NTB,” ujarnya dinukil dari Antara yang menerima keterangan tertulis Sabtu (15/2).

Dia berpendapat kasus ini sengaja dibesar-besarkan dan digiring ke ranah politis terkait kepengurusan PHRI di daerah. Hal ini ditelisik dia dari perkembangan pemberitaan hingga adanya aksi unjuk rasa di Karawang saat Rakernas PHRI.

Menurutnya, pihak DPP PHRI juga sudah mengklarifikasi masalah ini kepada Ketua DPD PHRI NTB Ni Ketut Wolini, dan penjelasannya bahwa Wolini sebagai owner MEC & Karaoke maupun jajaran manajemen di bawahnya sama sekali tidak mengetahui, apalagi menyediakan layanan striptis yang melawan hukum.

“Kami sarankan agar CCTV di room yang diduga terjadi kasus ini, dibuka saja. Siapa konsumen pemesan (tarian striptis) dan pelakunya harus diproses semua. Kita hargai proses hukum, namun jangan sampai ada pembentukan opini yang berlebihan, kasus ini digoreng-goreng dan mengait-ngaitkan dengan PHRI. Kita kan negara hukum, bukan negara persepsi,” katanya.

Maka dengan ini menurut dia seharusnya semua pihak menghargai proses hukum yang sedang berjalan, dan jangan memunculkan opini yang justru membias dan bisa merugikan citra pariwisata di Lombok, dan NTB secara umum.

Saat ini Polda NTB sudah mengamankan dua wanita tersangka pelaku tarian striptis bersama seorang pria yang disangkakan sebagai “papi” yang mengelola transaksi tarian striptis.


Menurutnya, usaha hotel, restaurant, dan tempat hiburan merupakan usaha yang menyediakan tempat atau layanan publik. Kondisi ini menyebabkan lokasi usaha, baik hotel, restaurant dan tempat hiburan sangat rentan disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum dan aturan.

Namun, kata dia, bukan berarti serta merta bisa menuduh, apalagi memvonis bahwa pelaku usaha punya keterlibatan dalam pelanggaran itu.

“Kami pelaku usaha, terutama di PHRI, juga sudah punya aturan-aturan untuk pengunjung. Misalnya dilarang narkoba, melakukan asusila, dan tindak melawan hukum lainnya. Kan tidak mungkin juga pengusaha membangun usaha, berinvestasi besar dengan maksud melawan ketentuan hukum,” katanya.

What do you think?

100 points
Upvote Downvote

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Pesawat Tempur Ditembak Yaman, Serangan Balik Arab Saudi – 31 Warga Sipil Tewas

H. Rachmat Hidayat

Anggota DPR RI bersama PWNU NTB Hadiri Haul Akbar Wali Qutb di Mataram