Gubernur NTB Minta KY Kawal Sengketa Lahan Poltekpar

2 min


84 shares
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat paparkan, minta Komisi Yudisial kawal Kasasi Poltekpar (foto: prm)

kicknews.today – Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi MA meminta Komisi Yudisial (KY) memantau proses kasasi yang diajukan Pemprov NTB dalam sengketa lahan Poltekpar. Usai menghadiri rapat paripurna istimewa HUT NTB ke-59 di gedung DPRD NTB  Jumat (15/12), Gubernur dua periode menegaskan, sangat menghormati keputusan pengadilan Tinggi Mataram yang memenangkan banding kuasa Hukum Suryo merupakan ahli waris dari warga Belanda itu.

Hanya saja dia mengaku, sedikit heran dengan keputusan sebelumnya Dimana, pada proses sidang pertama di Pengadilan Negeri, Pemprov NTB dimenangkan karena mampu menunjukkan bukti. Malah bukti kepemilikan sejak 1961 itu menurutnya menganggap bukti pihak Suryo lemah sehingga dikalahkan tingkat pengadilan negeri.

“Nah heran aja, kok ujug-ujug dimenangkan tingkat banding. Itu sebabnya kami minta Komisi Yudisial mengecek dan kawal proses Kasasi,” ungkapnya.

Dia mengaku, ada kejanggalan yang dirumuskan dalam memori Kasasi. Kalau dirunut sejarah lahan, sudah jelas merupakan milik Pemprov NTB yang didapat dari hasil pembebasan sejak tahun 1961. Disatu sisi, ada yang mengklaim hibahan dari nenek moyang orang Belanda. “Masak orang Belanda punya lahan disana?,” tanyanya.

Banyak hal bukti yang bisa dilihat sehingga Pemprov NTB Hakkulyaqin akan menguasai lahan tersebut. Dimana, sejak dahulu kala lahan tersebut diperuntukkan sebagian lahan pertanian, dikerjasamakan dengan perusahaan penanaman tembakau dan tidak ada yang protes.

Begitu juga saat pembangunan Kampus IPDN, berjalan lancar. Padahal lahan IPDN satu kesatuan milik Pemprov NTB. “Bukti kepemilikan bentuk dokumen lengkapnya selalu diperiksa BPK syarat mendapatkan Predikat WTP. Terus darimana bisa mengklaim itu lahannya?,” tutur TGB sembari menegaskan, tetap optimis menang.

Disatu sisi, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani menyampaikan sudah masukkan dokumen Kasasi ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu dan melampirkan bukti kepemilikan Pemprov. Dia mengaku, ada kejanggalan juga saat sidang Banding bahwa, beberapa bukti yang dilampirkan Pemprov NTB, diduga tidak dipaparkan oleh majelis hakim.

“Kita punya bukti pembebasan, ada nama lengkap, tanda tangan penjual serta berapa yang pernah diterima oleh mereka,” terang dia.

Selain itu, bukti sertifikat yang dimiliki Pemprov NTB diduga terkesan tidak ditampilkan saat sidang banding. “Optimis kita menang, karena bukti kita lebih kuat,” tutupnya. (prm)


Like it? Share with your friends!

84 shares

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Senang Senang
0
Senang
Terhibur Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga Bangga
0
Bangga
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sedih Sedih
0
Sedih
Takut Takut
0
Takut

Komentar

Komentar

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend