Pimpinan Dewan soroti dana Covid -19 di Lombok Tengah

2 min


Lalu Sarjana. foto : ade

kicknews.today – Unsur pimpinan DPRD Lombok Tengah  berharap kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah transparan dalam hal refocusing anggaran penanganan covid-19 supaya tidak menjadi fitnah di masyarakat.

“Ingat ini hak rakyat dan semua unsur ingin tahu tentang arah anggaran refocusing itu harus jelas biar tidak menjadi fitnah,” ujar Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H Lalu Sarjana, Selasa (2/6).

Dijelaskan, terkait dengan anggaran dalam proses penanganan covid 19 tentu secara teknis merupakan wewenang pihak eksekutor, dalam hal ini Pemda Lombok Tengah. DPRD tentu tidak lepas dalam pengawasan dari setiap kebijakan yang ada, terlebih dalam hal penanganan covid-19 yang cukup meresahkan masyarakat, baik dari sisi penularan.

“Demikian juga hebohnya semua unsur masyarakat terkait anggaran yang dikucurkan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Anggaran yang dikucurkan itu sudah merupakan bagian dari tugas DPRD Kabupaten Lombok tengah untuk maksimal melakukan pengawasan. Sehingga terkait dengan keinginan anggota DPRD Lombok Tengah melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) itu sah dan wajar tentu sesuai dengan aturan. “Jika Dewan membutuhkan untuk dilakukan pansus, why not?,” jelasnya.

Ditegaskan, bahwa anggara covid-19 bersumber dari APBD Lombok Tengah yang di
tengah jalan dilakukan refocusing anggara dari semua OPD sesuai Perintah Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah diberikan wewenang  dan pihaknya memahami itu. Akan tetapi kordinasi dan komunikasi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada anggota DPRD melalui pimpinan.

“Ini yang kita harapkan sebagai bentuk etika dalam kemitraan dan tanggung jawab bersama,” keluhnya.

Dikatakan, APBD ini dibahas dengan cermat dan membutuhkan waktu yang cukup lama oleh Banggar DPRD bersama TAPD di semua OPD Lombok Tengah, baru bisa ditetapkan menjadi APBD. Sehingga korelasinya Banggar juga akan memanggil pihak TAPD dengan tujuan mempertanyakan kejelasan hasil refocusing anggaran. “Berapa? dikemanakan saja? dan alokasi anggaran tersebut.  Jangan Pemerintah Daerah mentang-mentang diberikan wewenang oleh pusat. se’enake dewe, tanpa ada transparasi,” katanya.

Masyarakat lagi bingung dan penuh ketakutan dengan Covid ini serta dampaknya sangat meresahkan. Sehingga pihaknya berharap kepada Pemerintah transparan dalam memahami situasi. Kemungkin ini yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Lombok Tengah dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah, sekali waktu turun bersama untuk memantau keadaan masyarakat.
Dana yang begitu besar dalam refocusing hanya untuk penangana covid, tapi Pemerintah Daerah jangan lupa program yang wajib mestinya dilaksanakan, sangat dibutuhkan masyarakat. “Semua terkunci dengan alasan tiddak jelas,” ujarnya.

“Jangan hanya menerima laporan dari bawahan ABS (asal bapak senang, red), itu yang perlu dihindari,” katanya.

Pemerintah Daerah minta masyarakat hidup sehat, tapi makan saja sulit, karena mereka menggantungkan hidupnya lewat kerja di sektor riil.

“Sekali lagi program ini harus dijalankan, kalau Pemda ingin melihat Lombok Tengah ekonomi masyarakat baik dan tidak  terpuruk, sumur bor, jalan usaha tani, kebutuhan pertanian serta pertukangan segera direalisasikan,” pungkasnya. (Ade)


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Sedih
0
Sedih
Takut
0
Takut
Marah
0
Marah
Senang
0
Senang
Terhibur
0
Terhibur
Terinspirasi
0
Terinspirasi
Bangga
0
Bangga
Terkejut
0
Terkejut

Komentar

Komentar

Share via
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Send this to a friend