kicknews.today – Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu tercatat sebagai wilayah dengan transaksi politik uang tertinggi di NTB. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Itratip.
“Wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu masuk sebagai wilayah dengan angka transaksi money politik cukup tinggi di NTB,” kata dia saat menyampaikan sambutan pada Rakor penanganan pelanggaran tahapan kampanye digelar Bawaslu Kota Bima, Jumat (15/12/2023).
Meskipun praktek tersebut sulit untuk dibuktikan, namun dia memastikan tidak sedikit temuan praktek itu. Bahkan permainan uang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan kondisi itu bukan lagi rahasia umum.
Dalam melakukan praktek money politik ini, modus yang peserta pemilu lakukan cukup beragam. Bahkan strategi dan modus mereka selalu berubah dalam sewaktu-waktu.
Jika sebelumnya, mereka sisir masyarakat menengah ke bawah. Strategi mereka dalam beberapa tahun terakhir ini mulai menyisir kalangan menengah ke atas.
“Kondisi sekarang semua kelompok yang jadi sasaran money politik,” bebernya.
Fakta tersebut akan berdampak pada kualitas pemimpin. Kemudian jika terpilih, mereka cenderung mengabaikan kesejahteraan rakyat karena menganggap kemenangan kontestasi karena membayar suara.
Bahkan tidak jarang ada peserta pemilu yang gagal, yang kemudian tarik kembali sejumlah uang. Karena perjanjian jatah suara tidak sesuai dengan target dan uang yang dihabiskan dengan pihak terkait.
“Praktek itu sudah terjadi di beberapa kota. Bukan di Kota Bima, yah,” bebernya.
Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bima, Khairul Amar mengatakan pelanggaran pemilu yang ditangani belum begitu signifikan. Sejauh ini, hanya ada sejumlah laporan dan telah direkomendasikan ke KASN.
“Hanya ada beberapa laporan dan itu sudah kami tangani serius. Tentunya sesuai mekanisme yang telah diatur,” katanya.
Menurut Amar, sejauh ini pihaknya selalu menekan Panwascam hingga PKD agar intens melakukan pencegahan. Terutama ketika menjelang peserta Pemilu turun melakukan kampanye.
“Karena terjadinya pelanggaran Pemilu umumnya karena lemah pengawasan dan pencegahan. Makanya kami intens lakukan pencegahan dan pengawasan,” pungkasnya. (jr)
