kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan sejumlah pelanggaran yang masih dilakukan pada saat mengantar bakal pasangan calon (Bapaslon) mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 – 29 Agustus 2024 lalu. Pada tahapan pendaftaran tersebut Bawaslu menemukan adanya dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) dan keterlibatan anak-anak.
Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB, Hasan Basri. “Keterlibatan ASN dan anak anak masih banyak kita temukan, dan itu tersebar di seluruh kabupaten dan kota,” katanya, Jumat (06/09/2024).
Dari hasil pengawasan, lanjut Hasan, keterlibatan ASN pada saat pencalonan paling banyak ditemukan di Kabupaten Bima. “Untuk netralitas ASN ini sudah kami sampaikan langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai dengan SE MENPAN RB nomor 4 tahun 2024,” ujarnya.
Dengan adanya temuan ini, pihaknya berharap ASN yang terlibat diberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera. Terlebih, Bawaslu NTB menemukan ASN yang terlibat banyak dari level kepala dinas hingga kepala seksi.
“Karena jujur banyak ASN kita ini yang ikut melakukan politik praktis. Jangan hanya karena kerjaan beberapa oknum citra ASN jadi rusak,” katanya.
Hasan mengingatkan agar jangan sampai ASN yang sudah mendapat sanksi, usai Pilkada mendapatkan promosi jabatan bukan demosi.
Sedangkan terkait dengan kendaraan dinas yang sempat viral di media sosial, Hasan mengatakan kendaraan tersebut sudah dilelang dan sudah diklarifikasi. Hanya platnya ya yang belum diganti. Sementara untuk keterlibatan anak pihaknya meminta agar tidak membawa anak pada saat ikut berkampanye.
“Setelah kami telusuri, para paslon ini memang sengaja atau tidak melakukan mobilisasi massa yang melibatkan anak-anak, apalagi sampai dibayar untuk datang mengawal pendaftaran,” tutupnya. (gii)
