kicknews.today – Galian tanah di depan Gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kini terlihat mangkrak dan hanya dipasangi police line mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat sendiri. Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto menilai pemasangan garis pengaman tersebut tidak memenuhi standar dan membahayakan masyarakat yang setiap hari melintas di area tersebut.
Galian tersebut diduga merupakan bagian dari proyek lanjutan pembangunan landscape penembokan dan gedung sidang DPRD. Namun hingga kini, aktivitas pembangunan belum terlihat berjalan, sementara tumpukan material dan kondisi terbuka di depan kantor dewan membuat area terlihat semrawut.
“Kalau kami melihat, ini mungkin bagian dari pengamanan untuk pekerjaan lanjutan penembokan dan gedung sidang yang akan disambung ke belakang. Tapi karena ini akses publik, seharusnya dipasang pagar pembatas tertutup agar tidak mengganggu masyarakat atau pegawai yang melintas setiap hari,” ujar Sutranto, Rabu (09/07/2025).
Lebih lanjut, Sutranto menyoroti penggunaan police line yang dinilai hanya simbolis tanpa pengamanan nyata. Ia menyebut belum ada aktivitas pembangunan lanjutan sejak galian dilakukan beberapa hari lalu.
“Police line ini tidak standar, bahkan jauh dari layak. Kami tidak paham, ini sekadar tanda atau pertanda memang sedang ada pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum ada kegiatan pelaksana untuk memulai pondasi. Yang ada hanya material numpuk dan pohon palm besar yang malah dirusak, padahal bisa dipindahkan,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa hingga kini mereka belum menerima konfirmasi resmi dari pelaksana pekerjaan, termasuk identitas kontraktor yang menangani proyek tersebut.
“Kami belum pernah bertemu dengan pihak kontraktor. Harusnya jangan digali dulu kalau belum siap dikerjakan. Kami mendorong agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera menegur kontraktor karena waktu kontrak terus berjalan,” tegasnya.
Sementara, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR KLU, Rangga Wijaya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menjelaskan bahwa keterlambatan pengerjaan disebabkan musibah yang menimpa kontraktor pelaksana.
“Pekerjaan tersebut tertunda karena pelaksananya sedang kena musibah, ibunya meninggal kemarin. Rencananya akan segera dilanjutkan,” tulis Rangga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal waktu pasti dimulainya kembali proyek. DPRD berharap penanganan proyek ini segera dilakukan secara profesional agar tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan publik serta tetap mengacu pada standar teknis dan estetika kawasan perkantoran pemerintah. (gii-bii)
