kicknews.today – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyoroti minimnya aktivitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Olahan Pangan yang berlokasi di Kecamatan Pemenang.
Fasilitas dengan nilai investasi Rp 15,6 miliar dari Kementerian Perindustrian sejak 2022 itu kini tak berfungsi optimal akibat keterbatasan bahan baku dan sumber daya manusia (SDM).
“Sentra ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat pengolah produk turunan kelapa. Namun, aktivitas produksi saat ini vakum karena terkendala bahan baku, khususnya harga kelapa yang melonjak tinggi,” ungkap Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, Kamis (18/09/2025).
Menurutnya, keberadaan sentra ini sangat vital karena Lombok Utara dikenal dengan potensi kelapanya. Bahkan, fasilitas tersebut sudah dilengkapi dengan mesin pengolahan, ruang kemasan, hingga laboratorium uji produk. Sayangnya, ketiadaan SDM untuk mengoperasikan membuat fasilitas tersebut nyaris tidak berjalan.
Untuk menghidupkan kembali sentra tersebut, Komisi II mendorong adanya kolaborasi antara UPT Sentra Olahan Pangan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, produk hasil olahan akan dipasarkan melalui BUMD agar lebih terjamin keberlanjutannya.
“Bangunan dan perlengkapan senilai Rp 15,6 miliar sudah diberikan. Tinggal bagaimana daerah memperhatikan dan mengoptimalkannya sehingga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” tegas Artadi.
Ia menekankan, Pemda KLU harus segera mengambil langkah strategis agar fasilitas yang dibangun dengan dana pusat tidak terbengkalai. Apalagi, keberadaan sentra tersebut sejatinya ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di kawasan destinasi tiga Gili.
Komisi II juga mendesak dinas terkait segera berkoordinasi dengan BUMD serta bagian aset daerah. Pasalnya, sebagian fasilitas sudah disewakan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) lokal.
“Kami berharap Pemda hadir membantu penyediaan bahan baku. Karena harga kelapa yang tinggi saat ini menjadi kendala utama masyarakat untuk memproduksi,” tutupnya. (gii)
