kicknews.today – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, menegaskan bahwa penyampaian RAPBD-P 2025 sudah dijadwalkan pada 22 September 2025. Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta segera merampungkan dokumen agar pembahasan tidak kembali molor.
“Sesuai jadwal dari DPRD KLU, penyampaian RAPBD-P 2025 dilaksanakan 22 September. Oleh karena itu kami berharap TAPD bisa merampungkan secepatnya agar tidak molor lagi,” ujar Ardianto, Rabu (17/09/2025).
Ia menambahkan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pembahasan perubahan anggaran idealnya sudah rampung pada bulan Juli atau paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Hal ini penting agar program kegiatan bisa segera dieksekusi.
“Kalau mengacu pada edaran Mendagri, justru diharapkan Juli sudah selesai. Namun, hal tersebut tidak bisa dipenuhi eksekutif. Karena itu, paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah ditetapkan,” jelasnya.
Ardianto menegaskan, keterlambatan pengesahan akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan proyek yang sudah direncanakan. Akibatnya, kegiatan strategis berpotensi tidak berjalan optimal bahkan gagal terealisasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat serta menghambat jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar pada tahun ini harus segera dialokasikan melalui APBD Perubahan agar bisa mendukung program-program strategis dan kebutuhan mendesak di pertengahan tahun.
“Harapannya, akhir September semua pembahasan sudah selesai sehingga APBD Perubahan bisa segera diimplementasikan,” tutupnya. (gii)
