kicknews.today – Pelayanan di RSUD Gerung Lombok Barat kembali menuai sorotan. Seorang pasien, H. Munawar (48), warga Dusun Beremi, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, mengeluhkan buruknya pelayanan farmasi yang dinilai tidak manusiawi.
Salah satu Pasien, Munawar menuturkan, ia datang untuk kontrol paru pada Senin pagi sekitar pukul 07.30 Wita. Setelah mendaftar pukul 07.40 Wita, ia menunggu cukup lama sebelum akhirnya diperiksa oleh dokter spesialis paru, dr. Sahrun, Sp.P.
“Sekitar jam 10.30 saya sudah keluar dari ruang paru dan langsung ke bagian farmasi untuk ambil obat. Tapi obat baru diterima pukul 15.21. Ini sangat keterlaluan, hampir setengah hari hanya untuk menunggu obat dan ngantri dalam daftar,” tegasnya.
Menurut Munawar, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya manajemen pelayanan, khususnya di bagian farmasi dan loket pendaftaran, yang berdampak langsung pada kenyamanan serta hak pasien.
Selain itu, Munawar juga menyoroti dugaan pelayanan diskriminatif. Ia menyebut pasien dari wilayah Kecamatan Gerung mendapat perlakuan khusus: obat dikirim lewat jasa ekspedisi dengan biaya tambahan, sehingga mereka tidak perlu mengantri. Sementara pasien dari kecamatan lain harus menunggu berjam-jam di loket farmasi.
Kasus Penolakan BPJS
Munawar juga mengungkap pengalaman keluarganya saat kecelakaan lalu lintas menimpa Sofiatul Hotimah pada 16 Maret 2026 di Jalan Bypass Beremi, Jagaraga, Kecamatan Kuripan.
Korban dibawa ke RSUD Gerung, namun klaim BPJS ditolak dengan alasan kecelakaan lalu lintas tidak ditanggung tanpa laporan polisi (LP). Keluarga akhirnya membayar sesuai ketentuan. Setelah melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit, termasuk direktur dan bagian administrasi BPJS, akhirnya diberikan kebijakan: biaya dikembalikan setengahnya.
Munawar menilai kebijakan yang berubah-ubah ini berpotensi merugikan pasien lain yang tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk memperjuangkan haknya.
Kejadian-kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terkait standar pelayanan kesehatan, profesionalitas tenaga medis, serta komitmen rumah sakit dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Publik mendesak manajemen RSUD Gerung dan pemerintah daerah Lombok Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada sistem pelayanan farmasi dan penanganan pasien BPJS. Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah dikhawatirkan akan terus menurun. (wii)
