kicknews.today – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan hasil menggembirakan. Tahun 2025 mencatat capaian signifikan, di mana persentase penduduk miskin turun menjadi 20,72 persen dari sebelumnya 23,96 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 3,22 persen ini menjadi indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah secara sinergis.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, menyambut baik pencapaian ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dan tetap fokus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan tren positif tersebut.
“Penurunan ini adalah bukti kerja keras, tetapi kita perlu memastikan tren ini berkelanjutan,” ujar Hakamah, Senin (06/10/2025).
Hakamah menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu menjadi perhatian: Evaluasi dan monitoring program untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan dan Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kontribusi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Hakamah menekankan perlunya memperkuat sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pertanian, pariwisata, dan industri kecil. Ia menilai peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi lokal adalah kunci meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Selain penguatan sektor ekonomi, peningkatan layanan dasar juga harus menjadi prioritas, terutama di bidang kesehatan dan program pemberdayaan masyarakat.
Dalam aspek penganggaran, Hakamah menegaskan pentingnya alokasi dana yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti program pembangunan rumah layak huni, pemberian modal usaha bagi UMKM, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi berbasis potensi daerah sebagai contoh kebijakan tepat sasaran.
“Anggaran harus diarahkan pada hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hakamah menyampaikan keyakinannya bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, masyarakat, dan dunia usaha akan semakin memperkuat langkah pengentasan kemiskinan di KLU. Ia optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan, menciptakan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (gii)
