kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil mencetak prestasi gemilang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, angka kemiskinan di KLU turun drastis sebesar 3,22 persen.
Penurunan signifikan ini menempatkan KLU sebagai kabupaten paling progresif dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB, sekaligus membuka peluang untuk keluar dari daftar daerah termiskin dalam beberapa tahun ke depan.
Bupati KLU, Najmul Akhyar mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen, baik pemerintah eksekutif, legislatif, maupun masyarakat.
“Jika melihat KLU pada 2024, angka kemiskinan berada di 23,96 persen, namun berhasil ditekan hingga 20,74 persen pada 2025. Jika angka ini kami pertahankan secara konsisten, maka dua atau tiga tahun ke depan KLU tidak lagi menjadi daerah termiskin di NTB,” ujarnya, Senin (22/09/2025).
Menurut Najmul, penurunan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat. Data Samsat menunjukkan, KLU kini menjadi kabupaten dengan pembelian sepeda motor terbanyak di NTB. Selain itu, aktivitas belanja daring juga melonjak tajam.
“Camat Kayangan menyampaikan, data belanja online di kecamatan tersebut saja mencapai Rp3 miliar per bulan. Ini menunjukkan sirkulasi ekonomi masyarakat kita cukup tinggi,” ungkapnya.
Meski begitu, Najmul mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terjebak pada konsumsi. “Saya berpesan, jangan sampai orientasi kita hanya konsumtif. Arahkan ke hal-hal produktif demi ketahanan ekonomi kita bersama,” imbuhnya.
Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki agenda penanggulangan kemiskinan, termasuk OPD yang tidak langsung terkait.
“Contohnya, Dinas Perhubungan bisa berkontribusi dengan memberdayakan pengemudi ojek dan sopir. Dinas perizinan juga harus menyederhanakan proses izin usaha agar masyarakat lebih mudah memulai usaha,” jelasnya.
Selain itu, Pemda KLU berencana menggandakan pelaksanaan bursa kerja (job fair) menjadi dua kali setahun. “Sekali job fair saja tersedia 900 lapangan kerja. Bagaimana kalau dua kali setahun?” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperbanyak kegiatan yang menghadirkan keramaian seperti Car Free Day (CFD) dan festival budaya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pasar yang lebih luas bagi UMKM lokal.
“Intinya, semakin banyak orang berkumpul, semakin besar peluang UMKM kita menjual produk mereka,” tutupnya. (gii)
