kicknews.today – Baru-baru ini, RSUD dr Soedjono Selong mengalami perubahan status dari tipe C ke tipe B. Kabar tersebut mendapat respon yang tajam dari Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, H Lalu Hasan Rahman. Dia menyebutkan, perubahan status tersebut terkesan dipaksakan. Terlebih lagi kejadian belakangan akhir ini seorang pasien yang meninggal diduga terlambat ditangani karena tidak memiliki biaya.
“Terkesan dipaksakan, perubahan status itu atas kehendak kita, bukan dari pemerintah pusat. Kalau status tipe B ini harus bisa mandiri. Sedangkan RSUD dr Soedjono Selong belum bisa mandiri alias masih dibantu pemerintah daerah (Pemda),” katanya saat dikonfirmasi pada Jumat (26/7/2024).
Bahkan untuk menyandang tipe B pun harus digodok terlebih dahulu dari pegawai sampai dokternya.
“Ini pegawai saja yang banyak, tapi dari segi keuangan masih sangat kekurangan. Bahkan untuk pembangunan saja masih dibantu Pemda, seharusnya pegawainya dikurangi atau menyelesaikan dengan keuangan. Ini kan jatuhnya seperti ada unsur politisi,” ungkap dia.
Hasan Rahman mengatakan, untuk biaya operasional saja, rumah sakit tipe B cukup tinggi. Termasuk biaya untuk alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis seperti dokter spesialis. Namun, RSUD dr Soedjono Selong belum memadai untuk ke arah tersebut.
“Apalagi jika ada rujukan dari pasien yang sakit, masa kita harus ke rumah sakit tipe C dulu yang di Labuhan Haji atau di Masbagik misal. Kan pasien yang gawat darurat bisa meninggal di jalan,” ujarnya.
Ia katakan, jangan sampai kejadian pasien Khairul Wardi terulang kembali. Namun, meski demikian, PJ Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik mengklaim hal tersebut hanya miskomunikasi saja antara kedua belah pihak.
Pj Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik saat dikonfirmasi terkait hal tersebut belum merespon. (cit)
