kicknews.today – Usai viral di media sosial lantaran diminta putar balik pada pos Penyekatan PPKM Darurat Kota Mataram. Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB H Najamuddin Mustafa angkat bicara.
Dikonfirmasi via ponsel, Najamuddin mengaku bahwa aturan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Mataram dinilai membunuh perekonomian warga.
“Kita ini mau makan, mau berak, mau kencing kok dilarang,” kata Najamuddin, Kamis (14/7).
Sejauh ini sebut Najamuddin, penerapan PPKM Darurat di Kota Mataram dinilai belum siap. Banyak di antara warga yang bekerja di Kota Mataram dari daerah luar harus pulang karena tidak memiliki surat keterangan vaksin Covid-19 dan Swab Negatif Covid-19.
“Bayangkan darimana orang bisa vaksin sedangkan vaksin yang disediakan itu 80 juta saja. Jumlah warga negara kita ini kan 275 juta,” kata Najamuddin menyoal.
Najamuddin menuturkan, hingga saat ini, negara belum menyiapkan vaksin bagi semua masyarakat. Seharusnya kata dia, pemerintah menyediakan jumlah dosis vaksin sesuai jumlah warga. “Kalau sudah kita sediakan vaksin semua baru bisa ditindak jika mereka tidak mau vaksin,” katanya.
Ia pun menyarankan pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram untuk memperbaiki regulasi penerapan PPKM Darurat di Mataram.
“Kami tidak ingin di tengah Pandemi Covid-19 ini malah makin membuat stabilitas ekonomi masyarakat terpuruk,” tegasnya. (vik)
