kicknews.today – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMDes) Kabupaten Bima diduga ambil alih kegiatan desa, terkait pengadaan masker dan hand sanitizer. Harusnya, pengadaan tersebut dilakukan desa karena bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19.
Ini diungkap Ketua LSM Kompak NTB, Muhammad Yadin Faturrahman. Menurut dia, jika pengadaan masker dan hand sanitizer tersebut diambil alih pihak DPMDes.
Bahkan katanya, DPMDes diduga menghambat proses evaluasi RKP dan pencairan Dana Desa apabila pengadaan barang itu dilakukan desa.
“Anggaran tersebut menggunakan Dana Desa. Setiap desa menganggarkannya sekitar 2 juta rupiah. Tapi kok, bisa kegiatan di desa diambil alih pihak DPMDes. Ini berdasarkan informasi yang kami himpun dari desa,” bebernya.
Dengan adanya dugaan tersebut, pihaknya akan melaporkannya ke Kejati NTB. Karena cara-cara seperti ini tegasnya, merugikan pihak pemerintah desa dalam mengelola kegiatan mereka di desa secara mandiri.
“Kita akan melaporkan dugaan intervensi pihak DPMDes dalam kegiatan desa tersebut,” tegasnya.
Dikonfirmasi terkait ini, Wakil Ketua BPD Desa Rasabou Muhammad Khardi, menyesalkan jika benar ada dugaan intervensi pihak DPMDes terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan hand sanitizer tersebut.
“Dana Desa itu hak rakyat dan sepenuhnya pengelolaannya desa, demi kesejahteraan masyarakatnya. Kalau diambil alih atau intervensi begitu, bagaimana desa bisa memberdayakan ekonomi masyarakatnya di desa,” sesalnya.
Terkait hal itu, dia akan berkoordinasi dan konsolidasi dengan BPD yang ada di Kabupaten Bima. Yakni berkaitan dengan aksi menuntut penyalahgunaan wewenang, yang dilakukan oleh DPMDes Kabupaten Bima.
“Kita akan konsolidasi dengan BPD lainnya. Bahkan kalau itu benar terjadi di desa saya, akan saya tolak tanda tangan SPJ kegiatan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, DPMDes melalui Kabid DPMDes, El Faisal yang dihubungi via seluler sejumlah wartawan tidak berkomentar banyak. Faisal mengarahkan wartawan, untuk mengonfirmasi langsung ke Kepala DPMDes.
“Masalah itu saya tidak berani menjawab. Silahkan hubungi Pak Kadis. Atau kita ngopi – ngopi dulu lah,” jawabnya singkat. (rif)
