kicknews.today – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditargetkan mulai dikerjakan pada pertengahan Desember 2025 setelah proses pelelangan oleh Balai Satgas Pelaksana Strategis NTB hampir rampung. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial KLU, Fathurrahman saat meninjau lokasi pembangunan di Kecamatan Kayangan.
Menurut dia, pihak ketiga sebagai pemenang lelang diperkirakan sudah dapat menandatangani kontrak kerja pada awal Desember. Namun terdapat beberapa dokumen yang masih harus dilengkapi sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Ada beberapa dokumen yang belum lengkap, pertama UKL-UPL, setelah itu baru PBG atau izin bangunan dari PU. Itu semua sedang dalam proses,” ujar Fathurrahman, Senin (01/12/2025).
Dikatakan Fathurrahman luas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 6,7 hektare. Namun ketika meninjau lokasi, dia mendapati masih adanya tanaman ubi milik masyarakat di area pembangunan. Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemilik tanaman agar lahan dapat dibersihkan sebelum awal Desember.
“Hari ini kami sudah koordinasi dengan camat, kepala desa, kadus dan babinsa. Alhamdulillah, pihak kecamatan dan desa akan memfasilitasi pemilik tanaman untuk segera melakukan panen,” jelasnya.
”Jika lahan sudah bersih, peletakan batu pertama direncanakan dapat dilakukan pada pertengahan Desember 2025,” tambahnya.
Untuk durasi pekerjaan konstruksi, Fathurrahman menargetkan selama tujuh bulan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diperkirakan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Sekolah Rakyat tersebut akan berbentuk sekolah terintegrasi tiga jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA, dalam satu kawasan lengkap dengan asrama, tempat ibadah, dapur, kantin, serta sarana-prasarana pendukung lainnya.
“Semua fasilitas gratis dan ditanggung pemerintah, mulai dari penginapan, makan, biaya sekolah hingga pakaian. Masyarakat tidak mengeluarkan biaya sepeser pun,” tegasnya.
Proses penerimaan, lanjut dia, siswa direncanakan dimulai pada Januari 2026. Siswa yang diutamakan berasal dari desil 1 dan 2, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah itu, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi calon siswa.
“Nanti kita lihat kondisi sosial-ekonominya seperti apa. Data dari BPS sudah ada, tinggal diverifikasi. Untuk pendaftaran ini nanti akan dibuka untuk kelas 1 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Sementara untuk siswa yang sudah berada di kelas 2 atau 3, kemungkinan untuk pindah sekolah kita tunggu petunjuk teknisnya nanti seperti apa,” tutupnya. (gii)
