kicknews.today – Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu dari tiga daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinyatakan lolos untuk menerima program Sekolah Rakyat (SR), gagasan Presiden RI Prabowo Subianto. Keberhasilan ini sejalan dengan visi Bupati Najmul Akhyar melalui program Saber DO (Sapu Bersih Drop Out) yang fokus mengatasi angka putus sekolah.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional berbasis boarding school atau sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di KLU, program ini dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan akan dibangun secara penuh oleh pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial KLU, Sukardim Husein mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami sudah menghadap ke Pemda untuk minta lahan sesuai juknis Kemensos. Minimal 5 hektare karena konsepnya sekolah berasrama. Kami diberikan 6 hektare dan langsung kami survei,” ujarnya Senin (14/07/2025).
Setelah lahan ditetapkan, Dinas Sosial KLU menyusun proposal mini yang dikirim ke Kemensos. Respons cepat diberikan oleh pusat, dalam waktu dua minggu dengan menyatakan bahwa Lombok Utara, bersama Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah, menjadi daerah prioritas.
Namun, proses verifikasi pusat mengharuskan KLU melengkapi syarat teknis, seperti batas sempadan sungai dan pantai, karena lokasi sekolah berada di dekat kawasan tersebut. Persyaratan ini kini telah dipenuhi.
“Informasinya, pembangunan akan dimulai Agustus ini. Jika lancar, tahun ajaran 2026/2027 kita bisa menerima siswa baru,” terang Sukardim.
Sekolah Rakyat KLU akan mengampu jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total 36 rombongan belajar (rombel), masing-masing kelas menampung 25 siswa. Artinya, sekitar 900 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan dapat mengakses pendidikan gratis, lengkap dengan asrama, sarana ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat, termasuk bangunan dan fasilitas. Total anggaran pembangunan mencapai Rp100 miliar,” katanya.
Sukardim menegaskan, program Sekolah Rakyat bukan milik Dinas Sosial, melainkan aset milik Pemerintah Daerah KLU. Pihaknya berkomitmen menjemput bola dalam perekrutan calon peserta didik agar program ini benar-benar menyentuh akar persoalan pendidikan dan kemiskinan di daerah.
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Bukan sekadar bansos, tapi investasi sumber daya manusia,” pungkasnya. (gii)
