kicknews.today – Puluhan masyarakat Paok Motong, Kecamatan Masbagik kembali melakukan aksi penolakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di desa setempat, Selasa (5/9). Aksi itu menyusul perubahan nama KIHT menjadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taofik, Senin (3/9).
Penolakan warga itu karena dikhawatirkan menimbulkan limbah dan kebisingan. Apalagi pembangunan itu dilakukan di tengah perkampungan warga atau di eks Pasar Paok Motong.
Aksi itu bukan pertama kali digelar. Sejak awal pembangunan kawasan industri bernilai miliaran itu masyarakat bersikeras menolak karena dianggap tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat.
Koordinator Forum Masyarakat Paok Motong Menolak KIHT, Lalu Handani mengatakan, aksi penolakan KIHT tersebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Padahal dari hasil putusan PTUN Mataram beberapa waktu lalu, KIHT dibatalkan beroperasi di Paok Motong.
“Sekarang malah diubah nama, apa bedanya,” tegas Lalu Handani, Selasa (5/9).
Menurutnya, pergantian nama KIHT menjadi APHT merujuk aturan terbaru, PMK No 22 tahun 2023 yang belum bisa menguatkan untuk kembali beroperasi. Sebab, kata dia Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 40/M-IND/Per/7/2016, dan peraturan Pemerintah RI Nomor 142 tahun 2015, masih berlaku.
“Hanya ganti casing saja, aktivitasnya sama saja pabrik rokok, memproduksi rokok dan menimbulkan limbah,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila permintaan masyarakat tidak diindahkan oleh Pemkab Lombok Timur, maka pihaknya tetap melawan. Baik melalui aksi maupun jalur hukum.
Sementara Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Mustafa mengaku akan sampaikan apa yang menjadi permintaan dari pihak forum masyarakat Paok Motong yang ingin bertemu dengan Bupati. Menurut dia, persoalan ini harus mendapatkan solusi agar tidak berkelanjutan.
“Nanti kami teruskan ke bupati, agar dapat penjelasan langsung dari beliau,” pungkasnya. (cit)
