kicknews.today – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat proses pengentrian salah satu paket tender pembangunan gedung Inspektorat masih berada pada tahap awal dan belum dapat ditindaklanjuti ke proses review.
Kepala Bagian PBJ KLU, Saiful Bahri menjelaskan bahwa hingga saat ini paket tersebut masih berstatus draft karena belum dilengkapi seluruh dokumen persyaratan tender.
“Pantauan kami, sudah ada satu paket yang diinput di dinas PU terkait pembangunan gedung Inspektorat. Namun masih dalam bentuk draft, sehingga belum bisa kami akses untuk direview. Dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Dia menegaskan, proses review oleh Kelompok Kerja (Pokja) baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap. Hingga kini, paket-paket tender yang masuk juga diakui belum sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Saiful menambahkan, dalam mekanisme pengadaan, setiap pembangunan gedung umumnya memiliki paket tersendiri. Sementara opsi penggabungan atau konsolidasi pengadaan bersifat alternatif dan perlu dipertimbangkan secara matang.
“Kalau konsolidasi itu lebih diarahkan untuk pekerjaan kecil, misalnya dalam bentuk SPJ yang kemudian disusun menjadi kontrak agar tata kelolanya lebih transparan. Tapi kalau pekerjaan besar yang sudah ditender dipaksakan untuk dikonsolidasikan, justru bisa menghambat pelaku usaha kecil karena paketnya menjadi besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa proyek strategis daerah bukan berada di bawah kewenangan langsung PBJ, melainkan ditangani oleh bagian administrasi pembangunan bersama Bappeda. PBJ hanya memproses paket yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis.
Meski demikian, Saiful memperkirakan dalam waktu dekat akan ada sejumlah paket yang masuk ke tahap tender, mengingat proses perencanaan telah memasuki bulan keempat tahun anggaran.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada tiga sampai empat paket yang siap masuk. Setelah dokumen lengkap, baru kami review di Pokja. Jika sudah disepakati bersama, baru bisa diluncurkan ke proses lelang,” katanya.
Terkait durasi pengerjaan, ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan gedung dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar umumnya dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga enam bulan secara teknis, atau maksimal tujuh bulan dalam kondisi leluasa.
Sementara itu, dari sisi proses lelang, waktu normal yang dibutuhkan berkisar 21 hari. Namun, jika terdapat sanggahan atau banding, durasi bisa bertambah hingga 26–27 hari. Untuk paket jasa konsultasi, prosesnya bahkan dapat memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Saiful juga mengungkapkan bahwa lambatnya proses pengadaan kerap disebabkan belum tersedianya stok desain sejak awal tahun. Akibatnya, tahapan perencanaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses tender.
“Kalau desain sudah tersedia dari awal, sebenarnya proses review bisa lebih cepat dan langsung disiapkan untuk tender,” tutupnya.
Selain pembangunan gedung Inspektorat, Pemda KLU juga merencanakan pembangunan gedung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam waktu mendatang. (gii/*)
