kicknews.today – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar lebih proaktif dalam mengakses bantuan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan sosial hingga ke tingkat desa.
Kepala Dinsos PPPA KLU, Fathurrahman menjelaskan bahwa saat ini Kemensos memberikan peluang bagi LKS untuk mengajukan bantuan secara langsung ke pemerintah pusat tanpa melalui proses birokrasi panjang di daerah. Namun, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah lembaga tersebut telah memiliki akreditasi resmi.
“Sekarang bantuan dari Kemensos bisa diakses langsung oleh LKS. Asalkan sudah terakreditasi, mereka bisa mengajukan proposal langsung ke pusat. Posisi kami di dinas hanya memberikan rekomendasi,” ujarnya, Senin (30/03/2026).
Dia menilai keberadaan LKS merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, LKS diharapkan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga mampu bergerak mandiri dalam mengakses berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Menurutnya, inisiatif dan kepekaan LKS dalam melihat persoalan sosial di masyarakat menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan bantuan sosial.
“Saya hanya memberikan rekomendasi. Selebihnya tergantung kepedulian dan kepekaan dari LKS itu sendiri. Mereka bisa mengajukan bantuan secara mandiri,” jelasnya.
Dinsos PPPA KLU pun terus mendorong seluruh LKS di daerah tersebut agar segera mengurus proses akreditasi. Dengan status akreditasi yang jelas, LKS memiliki peluang lebih besar untuk mengakses berbagai program bantuan dan pemberdayaan sosial dari Kemensos.
“Untuk itu kami dorong teman-teman LKS agar segera mengurus akreditasi mereka, sehingga bisa memanfaatkan berbagai program bantuan yang ada,” imbuhnya.
Fathurrahman menambahkan, peran LKS menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Dalam kondisi tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui LKS dinilai menjadi solusi untuk memperkuat penanganan masalah sosial.
“Ini kembali pada kepedulian masyarakat dalam melihat persoalan sosial di sekitarnya. LKS hadir sebagai mitra pemerintah. Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja tentu akan berat, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang,” tutupnya. (gii/*)
