kicknews.today – Upaya penyediaan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menghadapi sejumlah kendala. Meski demikian, TNI melalui Kodim 1606/Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan program tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda strategis nasional.
Komandan Kodim (Dandim) 1606/Mataram, Kolonel Inf Nyarman menyampaikan bahwa target awal pembentukan KDMP di Lombok Utara mencakup 43 desa. Namun hingga kini, sebagian desa masih terkendala ketersediaan lahan.
“Targetnya kalau bisa 43 desa, tapi sekarang kita terkendala di lahan. Kami sudah sampaikan ke Pak Bupati agar yang belum ada lahannya segera diselesaikan. Tugas camat untuk membantu mencarikan lahan, tapi memang kendalanya betul-betul di situ,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).
Dia menjelaskan, laporan terkait desa yang sudah memiliki lahan dan yang belum telah disampaikan ke pemerintah pusat. Ke depan, kebijakan lanjutan kemungkinan akan ditentukan langsung oleh Presiden, apakah melalui skema pembelian lahan atau pemanfaatan aset yang sudah ada.
“Mungkin pada gelombang kedua nanti ada kebijakan dari Presiden, apakah beli lahan atau menggunakan lahan yang sudah ada. Kita tunggu saja arahan dari Jakarta. Yang jelas sudah kita laporkan progresnya,” katanya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 30 ribu KDMP yang direncanakan rampung sebelum Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan capaian program tersebut dalam rapat paripurna pada bulan Agustus 2026.
Dandim mengakui target tersebut tergolong berat, namun optimistis dapat dicapai jika sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berjalan optimal. Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menindaklanjuti persoalan lahan.
“Alhamdulillah, Pak Bupati sangat responsif terhadap setiap aduan. Begitu juga BKAD dan bagian aset, setiap laporan terkait tanah langsung ditanggapi. Harapan kita, KDMP ini segera terbentuk,” ujarnya.
Program KDMP disebut sebagai bagian dari agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Nantinya, koperasi akan berperan sebagai pusat sirkulasi keuangan desa, dengan menyerap berbagai hasil produksi masyarakat seperti padi, ayam, dan telur untuk kemudian didistribusikan kembali, termasuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan mekanisme tersebut, perputaran ekonomi di desa diharapkan meningkat karena seluruh aktivitas produksi dan distribusi melibatkan warga setempat.
“Semua dari warga dan untuk warga. Ini yang kita dorong agar desa bisa benar-benar mandiri dan maju secara ekonomi,” tutupnya. (gii/*)
