kicknews.today – Persoalan ketersediaan lahan bagi desa yang belum memiliki aset tanah hingga kini masih menjadi kendala serius dalam pengembangan Koperasi Desa. Meski telah berulang kali dibahas melalui berbagai forum koordinasi dengan Pemerintah Daerah, belum menemukan solusi untuk menindak lanjuti
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD), M. Agus Fathurrosyidi, mengungkapkan bahwa upaya koordinasi terus dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Persoalan lahan ini sudah beberapa kali kita bahas bersama Pemerintah Daerah. Namun sampai sekarang memang Pemda belum menemukan solusi maupun Gagasan yang bisa merealisasikan,” ujarnya.
Koordinasi terbaru dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan Ketua Koperasi Desa, Kepala Desa, serta Satuan Tugas Koperasi Desa. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komitmen bersama sekaligus mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam pengembangan Koperasi Desa.
Meski demikian, Agus mengakui Pemerintah Daerah masih ber upaya keras untuk menindaklanjuti amanat Instrusi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, khususnya terkait dukungan fasilitasi lahan bagi desa yang belum memiliki aset. Kondisi ini dikhawatirkan akan terkendala dal pelaksanaan program strategis Koperasi Desa, termasuk pendirian gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Saat ini kami masih menunggu proses pendataan aset atau tanah milik Pemda yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pembangunan gerai KDMP,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah berupaya dan berkomitmen nyata dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Kita usahakan secepat mungkin pemerintah benar-benar berkomitmen dan berupaya menyediakan lahan tersebut, agar program Koperasi Desa bisa berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Agus.
Hingga solusi lahan ditemukan, pengembangan Koperasi Desa di sejumlah wilayah masih berada dalam kondisi menunggu, sementara kebutuhan pelayanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa terus mendesak untuk segera diwujudkan. (gii)
