kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyusun strategi penganggaran yang lebih ketat dan terukur untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini ditempuh menyusul adanya efisiensi anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi pengurangan signifikan, Pemda KLU memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi.
Mala mengungkapkan, berdasarkan hasil perbandingan dan perhitungan terbaru, dana transfer pusat ke daerah yang diterima KLU mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
“Angka transfer pusat ke daerah, ditambah dengan dana transfer bagi hasil provinsi, saat ini berkisar Rp206 miliar efisiensinya,” jelas Mala, Selasa (16/12/2025).
Kendati demikian, Pemda KLU telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan belanja daerah tahun 2026 tetap berjalan optimal. Strategi tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Di bawah arahan Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Pemda KLU fokus pada penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah rekonsiliasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengevaluasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah.
“Optimalisasi sisa persediaan barang tahun 2025 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan 2026, sehingga belanja baru dapat ditekan,” ujarnya.
Selain itu, BKAD KLU juga telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan yang melibatkan Kasubag Program, Keuangan, Operator, hingga Bendahara di masing-masing OPD. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi, mencegah pemborosan, serta mengarahkan anggaran pada kegiatan yang benar-benar prioritas.
Upaya efisiensi juga menyasar pengurangan anggaran makan dan minum kegiatan yang dinilai berlebihan, penyesuaian biaya perjalanan dinas, serta penghematan pada anggaran sewa kendaraan dinas.
“Kami meminta masing-masing OPD untuk menganggarkan betul-betul untuk pelayanan dasar masyarakat,” tegas Mala.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemda KLU berharap program-program strategis yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tetap dapat terlaksana dengan baik, meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Efisiensi anggaran 2026 diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan dana, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih efektif dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat Lombok Utara,” tutupnya. (gii/*)
