Oleh: Pagah Trasne
Dalam dinamika pemerintahan daerah saat ini, ada satu persoalan mendasar yang terus berulang: kegagalan program dan kebijakan yang sejatinya dapat dihindari. Proyek infrastruktur yang terlambat, program bantuan sosial yang meleset dari sasaran, hingga layanan publik yang macet, semua ini bukan saja tentang ketidakmampuan teknis, namun juga absennya sistem manajemen risiko sejak awal.
Budaya Reaktif yang Menguras Energi
Birokrasi kita masih banyak terjebak dalam pola “memadamkan api”, baru bergerak setelah masalah meledak di permukaan. Ketika proyek terlambat, baru kemudian diadakan rapat koordinasi darurat. Ketika layanan publik dikeluhkan masyarakat, baru sibuk kontak sana, kontak sini. Pola ini tidak hanya melelahkan, namun juga pemborosan tenaga, sumber daya hingga kepercayaan publik.
Yang dibutuhkan adalah transformasi mendasar: dari budaya reaktif menuju budaya proaktif. Dan kunci dari transformasi ini adalah penerapan manajemen risiko yang sistematis di setiap lini pemerintahan daerah.
Ketika berbicara tentang manajemen risiko, banyak orang membayangkan dokumen tebal yang hanya jadi pajangan atau formalitas administratif. Persepsi ini perlu diluruskan, manajemen risiko adalah cara berpikir dan pola kerja yang sangat praktis, mengenali apa yang bisa menggagalkan tujuan kita, mengukur seberapa besar ancamannya, dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan atau penanganan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, risiko itu ada dimana-mana. Risiko strategis ketika target pembangunan tidak tercapai. Risiko operasional ketika pengadaan barang dan jasa terlambat. Risiko layanan publik ketika masyarakat tidak puas dengan pelayanan. Risiko keuangan ketika pengelolaan anggaran tidak tertib. Risiko SDM ketika terjadi kekosongan jabatan strategis. Risiko kepatuhan ketika melanggar regulasi. Bahkan risiko reputasi ketika citra pemerintah daerah tercoreng di mata publik.
Semua risiko ini nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, mengelolanya dengan baik adalah tanggung jawab moral dan profesional setiap pemimpin daerah.
Birokrasi: Garda Terdepan Pengelolaan Risiko
Pimpinan organisasi perangkat daerah memegang peran krusial dalam implementasi manajemen risiko. Mereka bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi pemimpin strategis yang menentukan berhasil-tidaknya sebuah kebijakan di sektor masing-masing.
Namun banyak ditemukan di lapangan menunjukkan sebagian besar birokrasi kita masih bekerja dengan paradigma lama, mengejar target capaian tanpa memperhitungkan potensi hambatan. Akibatnya ketika muncul masalah, respons yang diberikan cenderung dadakan dan tidak terstruktur bahkan gagap.
Transformasi yang dimaksud adalah meningkatkan peran birokrasi dari “manajer rutin” menjadi “risk leader”, pemimpin yang sadar risiko. Ini berarti pertama, berani mengidentifikasi kelemahan dan ancaman sejak awal, bukan menunggu masalah membesar. Kedua, meminta pertanggungjawaban berbasis risiko dari jajaran di bawahnya, bukan hanya laporan serapan anggaran, tetapi juga pemetaan risiko setiap kegiatan. Ketiga, menghubungkan pengelolaan risiko dengan target strategis daerah. Jika visi Gubernur adalah meningkatkan kesejahteraan petani, maka risiko yang mengganggu sektor pertanian harus dipetakan dan dimitigasi dengan tepat. Keempat, membangun budaya jujur dalam organisasi. Aparatur harus merasa aman ketika mengakui adanya masalah atau potensi kegagalan, karena pengakuan dini adalah langkah pertama menuju solusi tepat.
Masyarakat: Pihak yang Paling Berhak
Manajemen risiko bukan saja urusan internal birokrasi. Masyarakatlah yang paling terdampak ketika pemerintah daerah gagal mengelola risiko.
Ketika proyek air bersih terlambat, masyarakat yang harus membeli air mahal. Ketika layanan kesehatan terganggu, warga miskin yang paling sulit mendapat akses. Ketika data program bantuan tidak akurat, yang dirugikan adalah keluarga yang seharusnya menerima tapi tidak masuk daftar.
Karena itu, transparansi dalam pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah. Masyarakat berhak tahu: apa risiko utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program? Apa langkah mitigasi yang sedang dilakukan? Bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pemantauan?
Keterbukaan ini tidak akan melemahkan pemerintah daerah, justru sebaliknya akan memperkuat kepercayaan publik karena menunjukkan keseriusan serta profesionalisme.
Kita harus menyadari bahwa menerapkan manajemen risiko di pemerintahan daerah bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi.
Resistensi budaya organisasi. Birokrasi kita masih cenderung menghindari pengakuan terhadap kelemahan karena takut dianggap gagal. Padahal identifikasi risiko justru menunjukkan kehati-hatian dan profesionalisme.
Keterbatasan kapasitas teknis. Tidak semua aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan dalam analisis risiko. Diperlukan program pelatihan yang masif dan berkelanjutan.
Sistem insentif yang belum mendukung. Penilaian kinerja aparatur masih terlalu fokus pada capaian angka, tanpa mempertimbangkan kualitas pengelolaan risiko juga dalam proses penerapannya.
Koordinasi lintas OPD yang lemah. Banyak risiko bersifat lintas sektoral dan memerlukan koordinasi antar dinas. Tanpa mekanisme yang baik, pengelolaan risiko akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif.
Langkah Strategis
Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap OPD menyusun profil risiko dan rencana mitigasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan.
Kedua, pembangunan sistem informasi manajemen risiko. Investasi dalam teknologi untuk memudahkan identifikasi, penilaian, dan monitoring risiko secara real-time.
Ketiga, pengembangan kapasitas SDM secara masif. Program sertifikasi manajemen risiko untuk pejabat eselon II dan III, serta pelatihan teknis bagi staf pelaksana.
Keempat, integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses penyusunan RKPD, Renstra, dan APBD bukan lampiran pelengkap.
Kelima, transparansi dan partisipasi publik. Publikasikan profil risiko daerah dan buka ruang bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan terkait identifikasi dan mitigasi risiko.
Investasi untuk Masa Depan
Manajemen risiko bukan sekadar alat teknis untuk menghindari kegagalan, namun fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia adalah investasi jangka panjang yang menentukan daya tahan dan kredibilitas pemerintahan daerah.
Daerah-daerah yang berhasil membangun sistem pengelolaan risiko yang baik adalah daerah yang tumbuh lebih stabil, lebih dipercaya publik, dan lebih mampu merespons perubahan dengan gesit. Mereka tidak terjebak dalam lingkaran krisis yang berulang, tetapi bergerak maju dengan perencanaan yang matang dan antisipasi yang terukur.
Pertanyaannya adalah apakah pemimpin daerah kita siap mengubah paradigma? Apakah kita mau serius menjadikan manajemen risiko sebagai bagian cara kerja mesin birokrasi, bukan sekadar dokumen formalitas?
Masyarakat NTB tidak cukup dilayani hanya dengan niat baik semata, mereka butuh pemerintahan yang bekerja dengan cerdas, terukur, dan bertanggung jawab. Dan itu semua dimulai dari kesadaran untuk mengelola risiko dengan serius. (red.)
