kicknews.today – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Utara memberikan apresiasi tinggi atas terobosan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara yang resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai inovasi baru dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana berbasis inklusi sosial.
Peluncuran ULD tersebut dirangkaikan dengan pembagian 70 paket sembako bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan keluarga rentan.
Ketua LKKS Kabupaten Lombok Utara, Rohani Najmul Akhyar menegaskan bahwa kehadiran ULD merupakan langkah maju sekaligus bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan lebih komprehensif ketika bencana terjadi.
“Dengan adanya Unit Layanan Disabilitas, maka bertambah lagi layanan kita di Lombok Utara, terutama dalam penanggulangan bencana. Ini adalah langkah penting yang menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Rohani menjelaskan, pembentukan ULD menjadi jawaban atas evaluasi pelaksanaan penanganan bencana gempa bumi tahun 2018, di mana penyandang disabilitas belum memperoleh layanan maksimal dari sisi keamanan, kenyamanan, hingga pelayanan dasar di lokasi pengungsian.
“Ketika bencana 2018, kita akui penanganannya belum maksimal. Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan ekstra baik keamanan, kenyamanan, maupun kesehatan mereka,” ungkapnya.
Dalam situasi darurat bencana, penyandang disabilitas menghadapi tantangan berlapis. Mulai dari keterbatasan mobilitas, keterbatasan akses informasi, kebutuhan fisik yang berbeda, hingga risiko menjadi korban tindakan tidak bertanggung jawab.
Rohani mencontohkan, perlindungan di pengungsian harus dipastikan aman dan manusiawi.“Bagaimana memastikan mereka aman, bagaimana menjaga kondisi fisik mereka, dan memberikan pelayanan yang humane. Ini sangat penting,” tegasnya.
LKKS berharap ULD tidak hanya menjadi program BPBD semata, melainkan terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah dan lembaga kebencanaan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar layanan benar-benar menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas secara menyeluruh, mulai pra bencana, saat kejadian, hingga pascabencana.
“Saya berharap layanan ini terintegrasi dengan seluruh sektor. Harus ada unsur BPBD, dinas sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya,” ujar Rohani.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas bersifat permanen, bukan hanya mendesak saat bencana terjadi.
Dalam rangkaian peluncuran ULD, sebanyak 70 paket sembako dibagikan kepada penyandang disabilitas dan keluarga yang membutuhkan sebagai bentuk penguatan kesejahteraan sosial yang berjalan beriringan dengan penanggulangan kebencanaan.
LKKS menilai bahwa ketahanan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kesiapsiagaan bencana, terutama bagi kelompok rentan yang secara ekonomi maupun fisik memerlukan dukungan berkelanjutan.
Dengan hadirnya ULD, Lombok Utara menjadi salah satu daerah di NTB yang mulai menerapkan pendekatan inklusif dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. LKKS memastikan akan terus mendukung pelaksanaan layanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini langkah awal yang baik. Kami akan terus mendukung agar layanan ini berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tutup Rohani. (gii/*)
