kicknews.today – Pemasangan rangka besi sebagai identitas wisata di kawasan Mentigi, Kecamatan Malaka, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuai kritik dari berbagai pihak. Struktur yang sempat berdiri di area trotoar itu dinilai menghalangi pemandangan alam dan dipasang tanpa koordinasi matang.
Kepala Dinas Pariwisata KLU, Dende Dewi Tresna Budi Astuti menjelaskan bahwa pemasangan besi tersebut merupakan bagian dari program identitas destinasi wisata menggunakan anggaran APBD murni 2025.

Lokasi pemasangan direncanakan di dua titik, yakni Malaka dan Malimbu ini sebagai penanda bahwa kedua destinasi itu berada dalam wilayah Lombok Utara.
“Peruntukkannya memang sebagai identitas. Kita ingin wisatawan tahu bahwa Malaka dan Malimbu itu bagian dari Lombok Utara. Sekaligus saat mereka berfoto, mereka bisa mengenal daerah kita,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (18/11/2025).
Namun, dia mengakui terjadi miskomunikasi antara pihak dinas dan rekanan pelaksana terkait titik pemasangan. Rangka besi itu dipasang di trotoar dan menutup sebagian view pantai sebelum pihaknya sempat memberikan instruksi lokasi final.
“Saya juga kaget kenapa dipasang di trotoar. Itu memang salah tempat. Harusnya bukan di situ,” jelasnya.
Dia mengatakan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung meminta rekanan memindahkan rangka besi tersebut ke posisi yang lebih tepat.
“Sekarang sudah dipindahkan ke sebelah barat dekat lapak. Kami juga sedang berkoordinasi dengan balai jalan soal titik yang benar, karena itu berada di jalan nasional,” katanya.
Dende menegaskan bahwa pemasangan identitas ini tetap dilanjutkan karena bertujuan mengangkat citra pariwisata Lombok Utara. Tulisan yang dipasang nantinya akan menyerupai signage Malaka Hill yang kini cukup populer
Di sisi lain, pemasangan struktur besi tersebut mendapat kritik keras dari Gubernur LIRA NTB, Zainudin. Dia menilai perencanaan proyek itu amburadul dan tidak mempertimbangkan estetika kawasan wisata.
“Kita sayangkan perencanaannya semberono oleh OPD yang merencanakan ini, apalagi menggunakan uang negara. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati pantai dan Gili, bukan bangunan besi yang merusak pemandangan,” tegasnya.
Menurut dia, karena lokasi berada di jalan nasional, seharusnya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan balai jalan dilakukan sejak awal. Dia menilai kesalahan ini mencoreng citra wisata Lombok Utara yang dikenal dengan panorama alamnya.
“Orang sekarang tertarik dengan wisata alami, sudah bosan melihat bangunan besi. Bupati harus tegas menindak pejabat yang grasak-grusuk agar ada evaluasi. Bagaimana mau mempromosikan KLU kalau justru pemasangannya merusak pemandangan?” ujarnya.
Meskiemdapat kritik, Dispar KLU memastikan bahwa proyek identitas wilayah tetap berjalan dengan perbaikan tata lokasi. Dende menegaskan bahwa tujuan utama pemasangan ini adalah memperkuat brand pariwisata daerah tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung maupun estetika lanskap.
“Kita tidak membatalkan karena ini untuk promosi Lombok Utara. Tapi titiknya harus tepat dan tidak mengganggu view,” tutupnya. (gii)


