kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memprioritaskan perubahan status lahan di kawasan Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena), sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) namun terkendala anggaran yang tidak sedikit.
Kepala Badan Pengelola Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, perubahan status ini sudah direncanakan sejak tahun lalu, namun hingga kini proses perubahan itu belum juga dilakukan, salah satu kendala terbesar nya adalah anggaran yang tidak sedikit sehingga dari belasan lokasi yang diusulkan hanya tiga pulau itu yang diproses.
”Kita proses yang tiga gili dulu, ini juga menjadi diskusi apakah semuanya atau seperti apa. Tapi kalau saya dari Bappeda karena keterbatasan fiskal kita mulai dari Gili Trawangan,” kata Iswandi, Kamis (6/11/2025).
Selain karena anggaran, peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua kementerian berbeda menjadi hambatan. Yaitu, Kementerian Kehutanan (KH) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Walau demikian, perubahan kawasan ini tetap menjadi konsentrasi Pemprov NTB,” tegasnya.
Di samping itu, Gili Tramena juga menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sehingga, Pemerintah Pusat sedang melakukan kajian untuk perubahan status kawasan tersebut.
Menurut Iswandai perubahan status kawasan Gili Tramena sangat diperlukan. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan daerah pariwisata. Sehingga Jika dibiarkan menjadi kawasan hutan konservasi, akan berpengaruh pada iklim investasi dan bisnis di Gili.
”Ini kan kawasan konservasi, artinya orang-orang yang beraktivitas di dalamnya dianggap ilegal, ini tidak pas. Ini yang diperjuangkan pemerintah daerah agar orang yang berinvestasi aman,” jelas Iswandi.
Rencana pelepasan kawasan konservasi hutan Gili Tramena menjadi APL sudah dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sejak tahun 2024 lalu.
Perubahan kawasan Gili Tramena dan 11 lokasi di NTB menjadi APL dinilai butuh anggaran Rp7,3 miliar. Besarnya anggaran pelepasan kawasan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemda Lombok Utara akan melakukan pembahasan bersama dalam waktu dekat. (wii)
