kicknews.today – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, angkat suara terkait kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menilai distribusi gas bersubsidi ke wilayah Lombok Utara masih jauh dari mencukupi kebutuhan harian warga.
Saat ini, Lombok Utara hanya disuplai dari satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan distribusi sekitar 11 ton per hari, sedangkan kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 25 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak warga, terutama ibu rumah tangga, kesulitan mendapatkan tabung LPG melon.
“Banyak ibu-ibu sekarang mencari LPG 3 kg ke warung-warung, tapi barangnya tidak ada. Inilah yang kami minta solusi dari pemerintah provinsi agar volume pasokan ditambah. Minimal sekali jalan bisa membawa 15 ton, bahkan kalau sehari dua kali bisa 30 ton, sehingga ada stok untuk masyarakat,” tegas Hakamah, Selasa (23/09/2025).
Hakamah juga menekankan pentingnya pengawasan agar gas subsidi tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, bukan untuk ASN, anggota dewan, maupun pelaku usaha.
“Gas 3 kilogram ini harus diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Untuk usaha tidak boleh menggunakan tabung subsidi, dan pengawasannya harus tegas,” tegasnya.
Selain terbatasnya pasokan, masalah distribusi turut memperparah situasi. Lombok Utara harus didistribusikan dari SPBE di Sekotong, Lombok Barat, dengan jarak mencapai 150 kilometer hingga ke Kayangan. Menurut Hakamah, hal ini menjadi beban biaya bagi agen dan pangkalan jika jumlah pasokan tidak ditingkatkan.
“Dengan adanya operasi pasar atau operasi merah putih ke depan, kondisi ini harus jadi bahan pertimbangan dan dibuat kebijakan khusus bagi Lombok Utara,” ujarnya.
Hakamah mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan perhatian lebih pada Lombok Utara, termasuk membuat kebijakan distribusi yang berpihak agar ketersediaan gas bersubsidi tetap terjamin dan harga di lapangan stabil. (gii)
