kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi menggelar Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/09/2025). Agenda yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD tersebut menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah ke depan.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, dan dihadiri Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, seluruh anggota dewan, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. Kegiatan ini menandai selesainya rangkaian pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif terkait prioritas pembangunan tahun anggaran berjalan.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyelaraskan langkah pembangunan demi mewujudkan Lombok Utara yang semakin maju,” ujar Agus.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 merupakan tonggak penting, karena menjadi dasar legal bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD. Melalui dokumen ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan struktur anggaran dengan dinamika kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
KUA-PPAS yang disepakati menjadi acuan dalam menata ulang prioritas belanja, program, serta target kinerja pembangunan daerah secara lebih terarah.
Melalui dokumen KUA-PPAS ini, DPRD dan Pemda sepakat memfokuskan program kerja pada kebutuhan riil masyarakat. Prioritas utama meliputi:
• Penguatan infrastruktur dasar, termasuk konektivitas antarwilayah dan fasilitas publik
• Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
• Pemberdayaan ekonomi dan penguatan daya saing daerah
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menunjang percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri turut menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sinergi dengan legislatif. Ia berharap proses penyusunan Perubahan APBD berjalan lancar dan mampu mewujudkan target pembangunan daerah secara efektif. (gii)
