kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah merampungkan kegiatan Reses tahap awal di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Kegiatan ini merupakan agenda rutin untuk menjaring aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat yang diwakili oleh para legislator.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyatakan bahwa proses penyerapan aspirasi berjalan lancar di seluruh wilayah Lombok Utara. Ia sendiri memilih empat titik temu di dua desa, yaitu Desa Sigar Penjalin dan Desa Medana.
”Kami sudah turun seperti biasa ke masing-masing Dapil untuk menggali aspirasi masyarakat di seluruh Kabupaten Lombok Utara,” ujar Agus, Senin (27/10/2025).
Dari sekian banyak usulan yang berhasil dihimpun, Agus Jasmani menyebutkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat saat ini masih berkutat pada isu dasar dan infrastruktur. Tiga persoalan utama yang paling banyak disuarakan adalah bantuan perbaikan rumah dan kondisi jalan.
”Banyak sekali aspirasi yang kita dapat, terutama salah satunya terkait Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), termasuk juga infrastruktur kita yang belum memadai,” katanya.
Sorotan utama masyarakat, imbuhnya, adalah kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan di wilayah pelosok. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Selain infrastruktur, DPRD KLU juga mencatat tingginya permintaan masyarakat terkait program peningkatan ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa persoalan ekonomi masih menjadi isu sentral di tengah masyarakat.
”Termasuk juga pemberdayaan masyarakat, karena memang kondisi masyarakat kita hari ini persoalan utamanya adalah ekonomi. Sehingga banyak juga masyarakat dalam hal ini meminta bentuk program pemberdayaan dari pemerintah,” jelasnya.
Dia menegaskan, aspirasi ini akan diperjuangkan agar terealisasi dalam program kerja pemerintah daerah.
Mengenai langkah tindak lanjut, Agus Jasmani menjelaskan bahwa seluruh hasil reses yang telah dikumpulkan akan melalui mekanisme formal.
”Dari hasil itu tentu nanti akan kita paripurnakan dulu, lalu kita sampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Bapak Bupati,” tutupnya. (gii)
